BANJARNEGARA – DPRD Kabupaten Banjarnegara mendorong pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan pada program-program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029.
Hal ini disampaikan menyusul penetapan lima isu strategis prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran secara ketat mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Kami memberikan dukungan penuh terhadap lima program unggulan pemerintah daerah, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realitas kemampuan fiskal yang ada,” ujarnya pada Senin (5/5).
Lima isu strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah tersebut meliputi peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerataan ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia, reformasi tata kelola pemerintahan, serta penanganan degradasi lingkungan.
Isu-isu krusial ini telah dibahas secara mendalam dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjarnegara beberapa waktu lalu.
Anas menjelaskan bahwa proses sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat seringkali menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil.
“Banyak alokasi anggaran daerah yang harus mengalami revisi karena harus menyesuaikan dengan kebijakan dari tingkat pusat dan provinsi,” jelasnya.
Situasi ini menurutnya membutuhkan pendekatan yang lebih cermat dalam pengelolaan anggaran daerah.
Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap penghematan belanja daerah, DPRD sendiri telah melakukan langkah konkret dengan memangkas anggaran dewan hingga mencapai 50 persen.
Dana yang berhasil dihemat ini diharapkan dapat dialihkan untuk mendanai program-program yang lebih mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.
“Kami tidak hanya sekedar berbicara di forum-forum resmi, tetapi akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi berbagai program pembangunan,” tegas Anas.
Fungsi pengawasan DPRD ini akan difokuskan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Tantangan utama dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029 adalah bagaimana mewujudkan berbagai program strategis tersebut di tengah keterbatasan fiskal dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat lebih selektif dan cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif semata, tetapi juga merupakan komitmen kami di legislatif. Kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD Banjarnegara memberikan dampak dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Anas.
Komitmen bersama ini diharapkan dapat menjaga konsistensi dan momentum pembangunan daerah meskipun dengan sumber daya anggaran yang terbatas.
