BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Kabupaten Purbalingga masih menemukan adanya penolakan imunisasi anak di sejumlah sekolah.
Sebagian besar penolakan tersebut dipicu keraguan orang tua terhadap kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, DinkesPPKB menerapkan strategi pelaksanaan imunisasi secara bertahap disertai pendekatan persuasif kepada orang tua sebelum meminta mereka menandatangani surat pernyataan penolakan.
Koordinator Imunisasi DinkesPPKB Kabupaten Purbalingga, Novita, menjelaskan bahwa pihaknya tidak langsung meminta orang tua mengisi surat penolakan atau e-form concern pada awal pelaksanaan program imunisasi.
Langkah itu sengaja dilakukan agar masyarakat terlebih dahulu memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat imunisasi serta keamanan vaksin sehingga tidak terjadi penolakan yang semakin meluas.
“Kita siasati dengan dua minggu pelaksanaan imunisasi terlebih dahulu, dilanjutkan satu minggu penyisiran. Pada minggu keempat, baru kita dapatkan data pasti apakah siswa tidak divaksin karena sakit atau memang menolak,” ujar Novita, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, pelaksanaan imunisasi di sekolah diawali dengan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur di tingkat kabupaten.
Setelah itu, masing-masing puskesmas menyusun jadwal pelaksanaan imunisasi di sekolah-sekolah yang menjadi wilayah kerjanya.
Melalui tahapan tersebut, orang tua diharapkan memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pentingnya imunisasi dalam melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.
Apabila setelah proses sosialisasi dan pelaksanaan imunisasi masih terdapat orang tua yang memilih menolak, mereka diwajibkan mengisi e-form concern sebagai bentuk pernyataan resmi.
Dokumen tersebut berisi identitas orang tua, identitas anak, serta alasan penolakan imunisasi.
Surat tersebut juga diketahui oleh pihak sekolah dan ditandatangani petugas puskesmas sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan program.
Novita menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan bertujuan memberikan tekanan kepada orang tua, melainkan untuk memastikan data anak yang belum menerima imunisasi tercatat secara jelas.
Dengan demikian, petugas kesehatan dapat membedakan apakah seorang siswa belum diimunisasi karena sedang sakit, memiliki kondisi medis tertentu, atau memang ditolak oleh orang tuanya.
DinkesPPKB juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit menular.
Selain melindungi individu yang menerima vaksin, imunisasi juga berperan dalam membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga penyebaran penyakit dapat ditekan secara signifikan.
Saat ini pemerintah menetapkan target cakupan herd immunity sebesar 98 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran 95 persen.
Peningkatan target dilakukan agar perlindungan masyarakat terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi semakin optimal.
Meski demikian, Novita menjelaskan bahwa pada kelompok kecil, seperti satu kelas yang hanya terdiri atas sepuluh siswa, apabila hanya satu anak yang tidak mendapatkan imunisasi, kekebalan kelompok secara umum masih dapat terbentuk.
Namun, pemerintah tetap berupaya agar seluruh anak memperoleh haknya mendapatkan imunisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Program imunisasi di sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan anak usia sekolah sekaligus mencegah munculnya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi.
Oleh karena itu, DinkesPPKB Purbalingga terus mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat agar muncul pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat imunisasi.
Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, koordinasi dengan sekolah, serta pendampingan dari puskesmas, pemerintah daerah berharap angka penolakan imunisasi dapat terus ditekan.
Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, target pembentukan kekebalan kelompok sebesar 98 persen di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat tercapai sehingga kesehatan anak-anak tetap terjaga dan risiko penyebaran penyakit menular dapat diminimalkan. (tya/stch/dda)