BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Triwulan II Tahun 2026, sebanyak 176.439 jiwa atau 56.311 rumah tangga di Kabupaten Purbalingga masih tergolong dalam Desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Jumlah tersebut setara dengan 16,43 persen dari total penduduk Purbalingga.
Data ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Data tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Purbalingga, Suroto, saat Soft Launching Program Purbalingga Gotong Royong dan peluncuran Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIPINTER) yang digelar di OR Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo.
Menurut Suroto, hasil pemetaan terhadap masyarakat Desil 1 memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat 2.380 rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan.
Selain itu, 4.659 rumah tangga belum memiliki jamban yang layak, sementara 7.080 rumah tangga masih memerlukan akses terhadap air bersih.
Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih adanya 137 rumah tangga yang belum menikmati listrik secara mandiri.
Di sektor sosial, terdapat 3.923 penyandang disabilitas, 866 anak yang tidak bersekolah, serta 17.736 warga yang belum memiliki pekerjaan produktif.
“Masih banyak persoalan mendasar yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan warga Desil 1,” kata Suroto.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan sosial semata.
Menurutnya, diperlukan perubahan pola kerja agar program yang dijalankan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan sektoral yang selama ini diterapkan perlu diubah menjadi sistem yang lebih terintegrasi, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh dilaksanakan secara rutin, administratif, dan terpisah-pisah. Diperlukan perubahan cara kerja dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan terpadu, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ujar Herni.
Menyadari keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Purbalingga meluncurkan Program Purbalingga Gotong Royong sebagai upaya memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi kemiskinan.
Program tersebut melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Palang Merah Indonesia (PMI), media massa, komunitas, hingga masyarakat umum.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi warga.
Untuk mendukung efektivitas program tersebut, Pemkab juga meluncurkan Sistem Informasi Pelaporan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (SIPINTER).
Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem integrasi data sekaligus pelaporan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh perangkat daerah maupun mitra pemerintah.
Melalui SIPINTER, seluruh bentuk intervensi dapat dipantau sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih program.
“Program ini harus didukung melalui integrasi data pada Sistem SIPINTER dengan semangat Satu Data, Satu Gerak, Tepat Sasaran,” tambah Herni.
Pemkab Purbalingga berharap peluncuran SIPINTER dan Program Purbalingga Gotong Royong menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dengan memanfaatkan data yang akurat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis kualitas hidup masyarakat dapat terus meningkat, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah layak huni, sanitasi, akses air bersih, pendidikan, hingga kesempatan kerja yang lebih baik. (tya/stch/dda)