BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Layanan Bus Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi mulai akhir Agustus 2026 apabila tambahan anggaran operasional belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah.
Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas tengah mengajukan penambahan anggaran melalui APBD agar layanan transportasi umum tersebut tetap dapat melayani masyarakat hingga akhir tahun.
Bus Trans Banyumas selama ini menjadi salah satu moda transportasi publik andalan masyarakat di wilayah Banyumas dan sekitarnya.
Selain menawarkan tarif yang terjangkau, layanan ini juga menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus membantu menekan kemacetan dan emisi kendaraan.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas, Muhammad Eka Nugraha, mengatakan bahwa dana operasional yang tersedia saat ini hanya mampu membiayai kegiatan Bus Trans Banyumas hingga 28 Agustus 2026.
Setelah tanggal tersebut, operasional bus berpotensi terhenti apabila belum ada tambahan anggaran.
“Anggaran operasional yang tersisa sekarang hanya cukup sampai 28 Agustus. Sudah kami ajukan untuk anggaran selanjutnya,” ujarnya.
Menurut Eka, kebutuhan biaya operasional Bus Trans Banyumas setiap bulan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengelolaan armada, biaya pengemudi, perawatan kendaraan, hingga komponen operasional lainnya agar layanan tetap berjalan secara optimal.
Agar operasional Bus Trans Banyumas tetap berlangsung selama empat bulan terakhir tahun 2026, yakni September hingga Desember, Dishub Banyumas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar.
Usulan tersebut saat ini masih menunggu keputusan dari Bupati Banyumas.
“Keputusan menunggu Bupati,” kata Eka.
Keberlanjutan layanan Bus Trans Banyumas dinilai penting karena setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti berangkat bekerja, sekolah, kuliah, hingga keperluan lainnya.
Jika layanan ini berhenti sementara, masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi publik berpotensi mengalami kesulitan dalam mobilitas sehari-hari.
Selain memberikan kemudahan transportasi, Bus Trans Banyumas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan angkutan umum yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
Oleh karena itu, kepastian pendanaan operasional menjadi faktor utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Meski menghadapi tantangan anggaran pada tahun ini, Dishub Banyumas memiliki proyeksi yang lebih optimistis untuk tahun mendatang.
Eka menjelaskan bahwa kebutuhan biaya operasional diperkirakan mulai menurun pada April 2027.
Penurunan tersebut terjadi karena salah satu komponen biaya terbesar, yakni investasi pembelian armada bus, diperkirakan telah selesai dibayarkan.
Selama ini, biaya investasi masih menjadi bagian dari pengeluaran operasional karena armada diperoleh melalui skema pembiayaan dari modal awal para penanam saham.
Setelah cicilan armada selesai, kebutuhan anggaran operasional diperkirakan turun sekitar 25 hingga 35 persen.
Dengan berkurangnya komponen biaya investasi, beban pembiayaan Bus Trans Banyumas menjadi lebih ringan sehingga diharapkan pengelolaan layanan dapat berjalan lebih efisien.
“Karena satu item pembiayaan dihapus yaitu biaya investasi,” jelas Eka.
Harapan tersebut menjadi kabar positif bagi keberlangsungan layanan transportasi publik di Banyumas.
Namun, untuk jangka pendek, tambahan anggaran tetap menjadi kebutuhan mendesak agar Bus Trans Banyumas tidak berhenti beroperasi pada akhir Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Banyumas kini diharapkan segera mengambil keputusan terkait usulan tambahan anggaran tersebut.
Dengan dukungan pendanaan yang memadai, layanan Bus Trans Banyumas dapat terus beroperasi hingga akhir tahun sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang setiap hari mengandalkan transportasi umum sebagai sarana mobilitas mereka.
Keberadaan Bus Trans Banyumas tidak hanya mendukung konektivitas antarwilayah, tetapi juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam membangun sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan.
Karena itu, keberlanjutan operasional layanan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah maupun masyarakat pengguna transportasi umum di Kabupaten Banyumas. (yda/stch/dda)