BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah daerah segera menuntaskan sinkronisasi data kemiskinan.
Proses penyamaan data tersebut ditargetkan selesai paling lambat dalam waktu satu pekan.
Cak Imin menilai sinkronisasi data menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Data yang akurat dan seragam juga diperlukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Solo, Jawa Tengah.
Dalam rapat tersebut, Cak Imin menegaskan tidak boleh ada lagi perbedaan data kemiskinan antara pemerintah daerah dengan BPS.
Menurutnya, keseragaman data harus menjadi dasar dalam menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan.
“Tidak ada lagi data yang berbeda antara pemerintah daerah dengan BPS. Saya minta satu minggu selesai,” kata Cak Imin.
Ia menilai perbedaan data dapat menghambat efektivitas program pemerintah.
Jika data penerima manfaat tidak sama, intervensi yang dilakukan berpotensi tidak tepat sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah dan BPS diminta segera melakukan pencocokan serta penyelarasan data.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dasar perencanaan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Cak Imin menyebut Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target pengentasan kemiskinan secara nasional.
Saat ini, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut tercatat mencapai 3,28 juta orang.
Menurutnya, keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan akan memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target pemerintah secara nasional.
Dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar, upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah daerah.
Penanganannya juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan secara nasional akan kita mulai dari Jawa Tengah sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan secara nasional. Kalau mesin pengentasan kemiskinan ini tumbuh, target kita akan terpenuhi,” ujarnya.
Pemerintah pun mendorong agar seluruh program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara terintegrasi.
Pemerintah pusat akan mendukung program lintas sektor sekaligus memperkuat berbagai inovasi yang telah dikembangkan pemerintah daerah.
Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem hingga berada pada kisaran 0-0,5 persen pada 2026.
Sementara itu, angka kemiskinan nasional ditargetkan turun hingga 5 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu jenis program.
Berbagai intervensi lintas sektor akan didorong agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan dari berbagai sisi.
Cak Imin mengatakan, perbaikan indikator kemiskinan secara nasional belum sepenuhnya berarti bahwa pemerataan kesejahteraan telah tercapai.
Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi agar dapat meningkatkan kondisi ekonominya.
Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan dinilai perlu diperkuat hingga tingkat desa.
Pemerintah harus memastikan program yang dirancang di tingkat pusat maupun daerah dapat benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah.
Menurut Cak Imin, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Upaya tersebut juga harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan peluang usaha, serta berbagai program yang mendorong masyarakat memperoleh sumber penghasilan yang lebih baik.
Pendekatan tersebut penting agar masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kondisi ekonominya secara berkelanjutan.
Intervensi pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang berada pada kondisi rentan.
Kelompok tersebut harus dijaga agar tidak mengalami penurunan kondisi ekonomi hingga masuk ke kelompok yang lebih rendah.
Cak Imin menekankan pentingnya kebijakan yang mampu mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.
Artinya, program pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus mencegah kelompok rentan dan kelas menengah mengalami penurunan kesejahteraan.
Dengan pendekatan tersebut, pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah penduduk miskin.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang melalui pekerjaan, usaha, dan peningkatan pendapatan.
Sinkronisasi data antara BPS dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Data yang seragam diharapkan membuat pemerintah lebih mudah menentukan kelompok yang membutuhkan intervensi serta memilih program yang sesuai.
Jawa Tengah pun dipandang dapat menjadi salah satu motor penting dalam percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Dengan penguatan koordinasi, ketepatan data, intervensi hingga tingkat desa, serta program peningkatan pendapatan, pemerintah berharap target penurunan kemiskinan dapat tercapai sesuai rencana. (*/stch/dda)