BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga terus mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai inovasi.
Salah satunya dengan menghadirkan program Ngibar (Ngisi Bareng) yang memfasilitasi puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan pengisian data secara kolektif.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (8/7) tersebut diikuti oleh 23 SPPG yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Bojongsari, Mrebet, dan Bobotsari.
Seluruh SPPG tersebut merupakan bagian dari pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui program Ngibar, BPS Purbalingga ingin memastikan proses pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026 berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien.
Para pengelola SPPG tidak lagi harus mengisi data secara mandiri atau menunggu wawancara satu per satu dari petugas sensus.
Korwilcam Bojongsari, Fandi Rahman, mengatakan metode pengisian data secara bersama-sama memberikan banyak kemudahan bagi pengelola SPPG.
Selain lebih praktis, proses pengisian juga menjadi lebih tertata karena mendapat pendampingan langsung dari petugas BPS.
“Karena dilakukan secara bersama dan serentak, pengisian data menjadi jauh lebih mudah, terstruktur, dan terorganisir dibandingkan jika pengelola harus mengisi satu per satu secara mandiri,” ujarnya.
Program Ngibar menjadi salah satu strategi jemput bola yang diterapkan BPS Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kualitas data Sensus Ekonomi 2026.
Dengan cara ini, berbagai kendala teknis yang mungkin dihadapi peserta dapat langsung diselesaikan di lokasi sehingga proses pendataan berlangsung lebih lancar.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, menjelaskan bahwa SPPG merupakan salah satu unit usaha yang menjadi sasaran penting dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Oleh karena itu, pihaknya secara khusus mengundang kepala SPPG beserta pengawas keuangan untuk mengikuti kegiatan pengisian data bersama.
Menurut Slamet, pendekatan pendampingan langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengirimkan tautan kuesioner kepada peserta.
Petugas BPS hadir untuk memastikan seluruh data yang diinput sesuai dengan kondisi sebenarnya sekaligus membantu apabila terdapat kesulitan saat pengisian.
“Target utama kami adalah seluruh SPPG yang terdaftar dan aktif dapat dikumpulkan untuk mengisi data bersama. Dengan cara ini, proses pendataan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah proses pengisian selesai, petugas sensus di lapangan tidak perlu lagi melakukan wawancara secara konvensional.
Tahapan berikutnya cukup berupa geo-tagging lokasi serta pemasangan stiker sebagai tanda bahwa pendataan telah dilakukan.
Langkah tersebut dinilai mampu menghemat waktu sekaligus mempercepat penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga.
Program Ngibar sendiri bukan kali pertama dilaksanakan.
Sebelumnya, BPS Kabupaten Purbalingga telah sukses menggelar kegiatan serupa untuk SPPG di Kecamatan Purbalingga pada bulan lalu.
Selanjutnya, pendampingan juga dilakukan bagi SPPG di Kecamatan Karangmoncol sebelum akhirnya menyasar wilayah Mrebet, Bobotsari, dan Bojongsari.
Melalui pelaksanaan bertahap tersebut, BPS berharap seluruh SPPG yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis dapat terdata secara lengkap sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Purbalingga.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang bertujuan menghimpun data berbagai sektor usaha di Indonesia.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi, memperkuat sektor usaha, hingga merancang berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya inovasi seperti Ngibar, proses pendataan diharapkan semakin efektif sekaligus meningkatkan partisipasi para pelaku usaha, termasuk pengelola SPPG yang menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
BPS Kabupaten Purbalingga optimistis metode pendampingan kolektif ini dapat menjadi contoh pelaksanaan sensus yang lebih efisien, sehingga target penyelesaian Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai dengan data yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. (alw/stch/dda)