BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Cilacap 2027 dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,87 triliun.
Sementara itu, kebutuhan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,14 triliun.
Dengan postur tersebut, RAPBD Kabupaten Cilacap 2027 mengalami defisit sekitar Rp272,74 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.
Rancangan anggaran tersebut disampaikan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Cilacap, Jumat (11/9/2026).
Dalam rapat yang sama, Pemkab Cilacap juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilacap 2027 ditargetkan mencapai Rp1,15 triliun. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,72 triliun.
PAD tersebut berasal dari beberapa komponen. Pajak daerah ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp537,27 miliar.
Kemudian retribusi daerah diproyeksikan mencapai Rp431,51 miliar.
Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp64,62 miliar. Adapun lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mencapai Rp112,34 miliar.
Untuk pendapatan transfer, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan sebesar Rp1,72 triliun.
Angka tersebut terdiri dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,53 triliun dan transfer antar daerah Rp193,43 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.
Pada saat yang sama, Pemkab Cilacap tetap menargetkan PAD lebih dari Rp1 triliun untuk mendukung kapasitas fiskal daerah.
Di sisi belanja, total kebutuhan dalam RAPBD Cilacap 2027 mencapai Rp3,14 triliun.
Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp2,25 triliun. Kemudian belanja transfer dialokasikan Rp504,16 miliar, belanja modal Rp379,72 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.
Dengan pendapatan Rp2,87 triliun dan belanja Rp3,14 triliun, terdapat selisih sekitar Rp272,74 miliar.
Pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup defisit tersebut melalui SiLPA 2026.
Defisit dalam rancangan APBD tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara eksekutif dan DPRD sebelum anggaran ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Cilacap 2027.
Meski RAPBD 2027 mengalami defisit, Pemkab Cilacap tetap mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pelayanan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp729,84 miliar. Sementara sektor kesehatan memperoleh anggaran sebesar Rp773,31 miliar.
Selain kedua sektor tersebut, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar Rp1,12 triliun.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan pelayanan dasar sekaligus mendukung pembangunan daerah pada 2027.
Infrastruktur pelayanan publik menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Data yang disampaikan Pemkab Cilacap juga menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar 36,53 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah maupun desa.
Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengatakan pembangunan Kabupaten Cilacap pada 2027 diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dapat mendorong kemandirian pangan.
“Prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2027 diarahkan pada mengembangkan potensi ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pangan menuju Cilacap maju dan besar,” kata Ammy.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemkab Cilacap menetapkan empat fokus utama pembangunan.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dengan alokasi Rp680,57 miliar.
Kedua, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan dengan anggaran Rp933,15 miliar.
Ketiga, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang mendapat alokasi Rp255,54 miliar.
Keempat, penguatan daya saing ekonomi daerah dengan anggaran Rp51,02 miliar.
Dari keempat fokus tersebut, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp933,15 miliar.
Penyampaian RAPBD 2027 dalam rapat paripurna belum menjadi tahap akhir penetapan anggaran.
Rancangan tersebut masih akan melalui pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan DPRD.
DPRD Cilacap akan membahas berbagai komponen pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas pembangunan yang telah diajukan pemerintah daerah.
Dalam rapat yang sama, Pemkab Cilacap juga menyampaikan Raperda tentang Perubahan APBD 2026.
Untuk perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan Rp3,35 triliun atau turun Rp109,21 miliar dibandingkan APBD definitif sebesar Rp3,46 triliun.
Penurunan terutama berasal dari pendapatan transfer yang berkurang Rp136,48 miliar, sementara PAD diproyeksikan meningkat Rp27,27 miliar. Belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan Rp3,53 triliun.
Dengan diajukannya RAPBD 2027, pembahasan anggaran Cilacap kini memasuki tahapan berikutnya.
Pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan rancangan pendapatan, belanja, serta pembiayaan dapat mendukung pelayanan publik dan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemandirian pangan, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Cilacap pada 2027. (jul/stch/dda)