BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Purbalingga menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) secara langsung dari rumah ke rumah kepada masyarakat yang memiliki tunggakan.
Sebaliknya, mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak sebagai bentuk pengingat atas kewajiban pembayaran pajak kendaraan yang belum dipenuhi.
Langkah ini diambil untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait rumor mengenai penagihan pajak kendaraan secara door to door.
Kepala UPPD Samsat Purbalingga, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan lebih mengutamakan edukasi dan persuasi, dibanding tindakan represif yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
“Kegiatan tersebut bersifat persuasif dan edukatif, bukan represif. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kewajiban perpajakan masyarakat melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan dan RT/RW,” ungkapnya saat ditemui oleh awak media akhir pekan lalu.
Pentingnya penerapan strategi ini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Data terkini dari Samsat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah.
Dalam hal ini, Kabupaten Purbalingga tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan pembayaran PKB terendah ketiga di Jawa Tengah.
Kondisi ini mendorong pihak Samsat untuk mencari pola pendekatan yang lebih efektif tanpa menimbulkan kesan intimidatif kepada masyarakat.
Abdul Aziz menambahkan bahwa wajib pajak yang memiliki tunggakan nantinya hanya akan menerima surat pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus diselesaikan.
Pembayaran pajak tetap dilakukan melalui loket dan layanan resmi yang telah disediakan oleh Samsat.
Petugas tidak akan melakukan penagihan langsung maupun menerima pembayaran pajak di rumah wajib pajak.
“Wajib pajak tetap harus membayar tunggakan PKB ke loket yang sudah disediakan. Jadi bukan langsung ditagih oleh petugas ke rumah sekaligus membayar pajak kepada petugas,” jelasnya.
Harapan besar pun disematkan pada langkah pengingat tersebut agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Menurut Abdul Aziz, penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan,” tambahnya.
Dengan kata lain, setiap kontribusi dari wajib pajak akan sangat berarti bagi kemajuan daerah itu sendiri.
Masyarakat perlu memahami bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui pemasukan yang optimal dari sektor pajak, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
Dalam konteks ini, pendekatan persuasif dan edukatif yang dilakukan oleh Samsat Purbalingga merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan serta dampaknya terhadap pembangunan daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menyokong anggaran daerah melalui pembayaran PKB.
Pihak Samsat juga berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran PKB dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik lainnya. (tya/stch/dda)