BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Tujuh fraksi DPRD Kebumen memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027.
Salah satu perhatian utama legislatif adalah rendahnya kemandirian fiskal daerah karena struktur pendapatan masih didominasi dana transfer pemerintah pusat.
Selain mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), para wakil rakyat juga meminta agar belanja daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp3 triliun benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Kamis (10/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kebumen H Saman bersama Wakil Ketua Fitria Handini dan Solatun. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut.
Sementara Pemkab Kebumen diwakili Asisten III Sekda Kebumen Mohamad Arifin.
Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp3,016 triliun.
Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sekitar Rp582,76 miliar atau 19,32 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp2,433 triliun atau 80,68 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan Kebumen terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar.
Pemkab sendiri telah menyatakan peningkatan kemandirian fiskal perlu menjadi perhatian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim investasi, dan kualitas pelayanan publik.
Tujuh fraksi DPRD Kebumen pada prinsipnya mendorong pemerintah daerah mencari sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan potensi yang sudah ada.
Peningkatan PAD dinilai dapat dilakukan melalui perbaikan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan badan usaha milik daerah (BUMD), serta pengembangan sektor ekonomi lokal.
Namun, upaya meningkatkan pendapatan daerah tersebut diminta tidak berujung pada bertambahnya beban masyarakat.
Juru bicara Fraksi Golkar Demokrat Ratna Yuliyanti menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran berhasil diserap oleh organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah manfaat dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukanlah semata-mata tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi seberapa besar manfaat dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujar Ratna.
Catatan tersebut menjadi penting karena RAPBD 2027 dirancang dengan belanja daerah sekitar Rp3,091 triliun.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, perlindungan sosial, serta sejumlah program prioritas pembangunan.
Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian khusus terhadap tidak adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam RAPBD 2027.
Padahal, pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam arah pembangunan Kebumen tahun depan.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta Pemkab Kebumen menjelaskan strategi yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur apabila daerah tidak memperoleh dukungan DAK Fisik.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah. Ketika sebagian besar pendapatan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri menjadi terbatas.
Dalam rancangan pembangunan 2027, Pemkab Kebumen memang menempatkan pemenuhan infrastruktur sebagai salah satu prioritas.
Arah pembangunan tersebut berkaitan dengan penguatan aksesibilitas pelayanan dasar, pengembangan pariwisata, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti proyeksi PAD 2027 yang mengalami penurunan dibandingkan APBD 2026.
Fraksi tersebut juga mencermati target pajak daerah yang disebut turun sekitar 0,40 persen.
Pemkab diminta memberikan penjelasan mengenai penyebab penurunan tersebut.
Penurunan target pendapatan menjadi perhatian karena pada saat yang sama pemerintah daerah dituntut meningkatkan kemandirian fiskal.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar tema pembangunan tahun 2027 benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.
Artinya, penyusunan APBD tidak hanya harus memperhatikan keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan program prioritas memiliki sasaran yang jelas.
Fraksi Amanat Sejahtera menekankan agar pembangunan Kebumen tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek besar.
Kebutuhan masyarakat di tingkat desa juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Beberapa kebutuhan dasar yang disoroti antara lain pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, serta penyediaan air bersih.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Infrastruktur ekonomi di tingkat desa juga penting untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.
Catatan tersebut sejalan dengan arah RAPBD 2027 yang menempatkan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Pemkab Kebumen menyebut belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran di tengah keterbatasan fiskal.
Fraksi PPP menilai belanja modal perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pariwisata, serta sektor-sektor yang mampu membuka lapangan kerja.
Belanja yang diarahkan kepada sektor produktif diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu memberikan efek ekonomi bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PPP meminta agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD mendapat ruang dalam pembahasan anggaran.
Fraksi tersebut juga menyoroti penyaluran hibah dan penyertaan modal kepada BUMD.
Menurut catatan fraksi, pemberian anggaran harus dilakukan secara transparan dan didasarkan pada kajian yang jelas.
Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah diharapkan memiliki dasar perencanaan serta target manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PKB memberikan catatan mengenai pendapatan transfer pemerintah pusat yang masih menggunakan asumsi.
Hal ini terjadi karena rincian APBN 2027 belum ditetapkan secara final. Pemkab Kebumen pun sebelumnya telah menyampaikan bahwa angka transfer dalam RAPBD masih berupa asumsi dan akan disesuaikan setelah informasi resmi mengenai alokasi Transfer Keuangan ke Daerah diterbitkan.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah menyiapkan skenario apabila transfer dari pemerintah pusat nantinya lebih rendah dibandingkan angka yang digunakan dalam RAPBD.
Fraksi tersebut juga menyoroti defisit sekitar Rp75,23 miliar serta penggunaan perkiraan SiLPA 2026 sekitar Rp109,67 miliar untuk pembiayaan.
Catatan ini dinilai penting agar perubahan angka transfer tidak mengganggu program prioritas yang sudah dirancang dalam APBD 2027.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pembahasan RAPBD berbasis data dan target yang terukur.
Salah satu contoh yang disoroti adalah anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai sekitar Rp198,32 miliar.
Anggaran tersebut, menurut fraksi, harus dilengkapi dengan data kondisi infrastruktur, panjang jalan yang akan ditangani, lokasi prioritas, serta kebutuhan anggaran untuk setiap program.
Dengan pendekatan berbasis data, DPRD dapat melihat apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Hal serupa juga berlaku untuk program pengembangan UMKM. Target tidak cukup hanya berupa jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan.
Dampaknya perlu diukur melalui peningkatan omzet, pembukaan lapangan kerja, serta perluasan akses pasar.
Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Kebumen menempatkan kemandirian fiskal dan manfaat belanja sebagai isu penting dalam pembahasan RAPBD 2027.
Dengan pendapatan daerah sekitar Rp3,016 triliun, porsi transfer pemerintah pusat masih mencapai 80,68 persen. Sementara PAD baru sekitar 19,32 persen.
Di sisi belanja, Pemkab Kebumen merancang anggaran sekitar Rp3,091 triliun.
Struktur tersebut mencakup belanja operasi sekitar Rp2,068 triliun, belanja modal Rp366,68 miliar, belanja tidak terduga Rp9,48 miliar, dan belanja transfer Rp647,53 miliar.
Karena itu, DPRD meminta agar APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan.
Anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata.
Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta pengembangan ekonomi lokal menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Pembahasan RAPBD selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan Pemkab Kebumen untuk menyelaraskan kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan.
Tantangannya adalah meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan belanja lebih dari Rp3 triliun benar-benar menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat Kebumen. (mam/stch/dda)