BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada program peningkatan literasi di Kabupaten Purbalingga.
Sebanyak 32 perpustakaan yang sebelumnya diusulkan menerima Bantuan Bahan Bacaan Bermutu (BBB) dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dipastikan batal mendapatkan bantuan pada 2026.
Program bantuan tersebut ditiadakan tahun ini sebagai dampak kebijakan penajaman belanja Kementerian/Lembaga untuk pengendalian fiskal.
Penyesuaian anggaran membuat Perpusnas tidak dapat merealisasikan program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu ke seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi kabar kurang menggembirakan bagi sejumlah perpustakaan di Purbalingga yang sebelumnya telah masuk dalam daftar calon penerima bantuan.
Staf Bidang Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Purbalingga Mey Ratna Hartanti mengatakan, pihaknya telah mengajukan 32 calon penerima bantuan sejak akhir Oktober 2025.
Calon penerima tersebut berasal dari berbagai jenis perpustakaan yang memiliki peran dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Di antaranya adalah perpustakaan desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan perpustakaan rumah ibadah.
Pengajuan dilakukan dengan harapan fasilitas literasi di tingkat masyarakat dapat semakin berkembang.
Bantuan bahan bacaan bermutu juga diharapkan dapat memperkaya koleksi buku sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan bacaan.
Namun, rencana tersebut harus tertunda setelah Perpusnas memastikan program BBB tidak direalisasikan pada 2026.
“Kami sangat menyayangkan program bantuan ini ditiadakan. Penerima manfaat sudah sangat mengharapkan bantuan ini,” ungkap Mey, Minggu (23/8/2026).
Apabila program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu Perpusnas 2026 tetap berjalan, masing-masing perpustakaan yang diusulkan dari Purbalingga seharusnya mendapatkan 1.000 eksemplar buku dan satu rak buku.
Bantuan tersebut tentunya memiliki arti penting bagi perpustakaan yang berada di tingkat desa, TBM, maupun rumah ibadah.
Penambahan koleksi dapat membantu meningkatkan kualitas layanan sekaligus menarik lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
Bagi perpustakaan yang memiliki keterbatasan anggaran, bantuan buku dari pemerintah menjadi salah satu cara untuk memperbarui dan memperbanyak koleksi bacaan.
Karena itu, pembatalan program tahun ini menjadi pukulan tersendiri bagi calon penerima yang sudah berharap memperoleh tambahan bahan bacaan.
Program bantuan bahan bacaan tersebut sebelumnya masih berjalan dan memberikan manfaat cukup luas di Kabupaten Purbalingga.
Pada tahun sebelumnya, bantuan rutin tersebut bahkan mampu menjangkau 70 penerima manfaat di Purbalingga.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa program BBB memiliki peran dalam mendukung pengembangan literasi masyarakat di berbagai wilayah.
Dengan ditiadakannya program pada 2026, 32 perpustakaan yang telah diusulkan tidak memperoleh bantuan seperti yang direncanakan.
Kondisi tersebut juga membuat upaya pengembangan koleksi buku di sejumlah perpustakaan harus menunggu kemungkinan adanya dukungan anggaran lain.
Dinarpus Kabupaten Purbalingga berharap bantuan bahan bacaan tersebut masih dapat diupayakan apabila Perpusnas memperoleh alokasi anggaran tambahan pada APBD Perubahan.
Harapan tersebut menjadi salah satu peluang agar program yang telah dinantikan perpustakaan di Purbalingga tetap dapat direalisasikan sebelum akhir 2026.
Namun, apabila bantuan tidak dapat kembali digulirkan tahun ini, Dinarpus berharap program tersebut dilanjutkan pada 2027.
“Jika pahitnya masih belum dapat, semoga di tahun 2027 dilanjutkan meski kemungkinan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya,” tutup Mey.
Pembatalan bantuan buku ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dapat memberikan dampak hingga ke tingkat daerah.
Program peningkatan literasi yang sebelumnya telah direncanakan harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran pemerintah.
Bagi Kabupaten Purbalingga, keberlanjutan program bantuan bahan bacaan menjadi penting karena perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku.
Perpustakaan dan TBM juga menjadi ruang belajar masyarakat serta sarana untuk memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan.
Tambahan koleksi buku berkualitas dapat membantu meningkatkan minat baca sekaligus memberikan pilihan bahan bacaan yang lebih beragam kepada anak-anak, pelajar hingga masyarakat umum.
Karena itu, Dinarpus Purbalingga masih berharap ada kebijakan lanjutan yang memungkinkan 32 perpustakaan calon penerima bantuan mendapatkan dukungan bahan bacaan.
Jika belum dapat direalisasikan pada 2026, program tersebut diharapkan kembali tersedia pada 2027.
Dengan adanya dukungan pemerintah yang berkelanjutan, pengembangan perpustakaan desa, TBM, dan perpustakaan rumah ibadah di Purbalingga diharapkan tetap berjalan meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. (alw/stch/dda)