BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Partisipasi dunia usaha dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan gambaran kondisi perekonomian nasional, tetapi juga menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi dunia usaha.
Menurutnya, hasil sensus akan memberikan manfaat besar bagi berbagai sektor usaha, mulai dari perusahaan besar, usaha menengah, usaha kecil, hingga pelaku usaha mikro.
Data yang terkumpul dapat digunakan untuk memetakan perkembangan sektor ekonomi, melihat peluang pasar baru, hingga memahami perubahan struktur ekonomi Indonesia.
“Apindo mengimbau seluruh pelaku usaha, baik usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi secara benar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Shinta.
Ia menjelaskan bahwa data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang lebih efektif, termasuk dalam bidang investasi, perdagangan, pengembangan industri, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan daya saing nasional.
Di sisi lain, pelaku usaha juga akan memperoleh manfaat karena hasil sensus dapat menjadi referensi dalam menyusun strategi bisnis dan membaca tren ekonomi yang sedang berkembang.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Apindo telah menyampaikan sejumlah masukan kepada BPS agar proses pendataan berjalan lebih efektif dan mendapat kepercayaan dari kalangan pelaku usaha.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Apindo adalah pentingnya membangun komunikasi yang terbuka sejak awal pelaksanaan sensus.
Menurut Shinta, para pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan pendataan, identitas petugas sensus, jenis data yang akan dikumpulkan, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar pelaku usaha merasa nyaman saat mengikuti proses pendataan dan memahami manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan sensus.
Selain itu, Apindo juga mendorong agar proses pengisian data dibuat lebih sederhana, praktis, dan efisien sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional perusahaan.
Pendataan yang mudah diakses dan tidak memerlukan waktu terlalu lama diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Shinta menilai selama ini sebagian pelaku usaha masih menganggap sensus hanya sebagai kewajiban administratif.
Karena itu, BPS diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai manfaat langsung hasil sensus bagi dunia usaha, seperti penyediaan data pasar, perkembangan sektor industri, hingga potensi investasi di berbagai daerah.
Menurutnya, apabila manfaat tersebut dipahami dengan baik, pelaku usaha akan lebih terdorong untuk memberikan data yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya.
Apindo juga menekankan pentingnya dukungan teknis selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Organisasi tersebut mengusulkan agar BPS menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti kanal konsultasi, layanan bantuan, panduan pengisian data, hingga pendampingan bagi perusahaan yang mengalami kendala selama proses pendataan.
Di samping itu, jaminan terhadap kerahasiaan dan keamanan data menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Shinta menegaskan bahwa kepercayaan responden akan meningkat apabila pemerintah mampu memastikan seluruh informasi yang diberikan pelaku usaha terlindungi dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, dunia usaha siap mendukung dan menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara BPS, kementerian dan lembaga terkait, asosiasi usaha, serta para pelaku usaha,” katanya.
Apindo optimistis kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta akan menghasilkan basis data ekonomi yang semakin berkualitas.
Data tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap dinamika global sekaligus mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan daya saing industri, dan penguatan iklim usaha di Indonesia.
Melalui partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi nasional.
Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, mendukung pertumbuhan dunia usaha, serta memperkuat perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. (*/stch/dda)