BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tetap berjalan sesuai jadwal meskipun menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal pendataan.
Salah satu kendala yang muncul adalah mundurnya delapan petugas lapangan dalam dua pekan pertama pelaksanaan sensus.
Meski demikian, BPS menegaskan kondisi tersebut tidak menghambat proses pendataan karena seluruh petugas yang mengundurkan diri telah digantikan dengan personel baru yang telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan mekanisme pergantian petugas telah dipersiapkan sejak awal sehingga proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 tetap dapat berlangsung sesuai target yang telah ditetapkan.
“Mekanisme penggantian petugas sudah langsung kami lakukan dengan memberikan pelatihan kepada petugas pengganti. Sehingga diharapkan tidak mengganggu jalannya pendataan di lapangan,” ujarnya, Kamis (2/7).
Menurut Slamet, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan petugas lapangan memilih mengundurkan diri.
Sebagian di antaranya diterima sebagai manajer di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara sebagian lainnya merasa tidak mampu mengikuti ritme pekerjaan yang cukup padat selama proses sensus berlangsung.
BPS menghormati keputusan para petugas tersebut dan segera melakukan proses rekrutmen serta pembekalan kepada pengganti agar kualitas pendataan tetap terjaga.
Selain persoalan sumber daya manusia, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Purbalingga juga sempat menghadapi tantangan di lapangan.
Pada awal pendataan, petugas mengalami penolakan dari sebagian warga di dua desa karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat sensus yang sedang dilakukan.
Kondisi tersebut sempat memperlambat proses pendataan. Namun BPS bergerak cepat dengan menerjunkan tim khusus untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat melalui para tokoh setempat.
Tim BPS melakukan koordinasi dengan ketua RT, kepala dusun, perangkat desa, hingga pemerintah desa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Setelah dilakukan pendekatan secara persuasif, masyarakat akhirnya memahami tujuan pendataan dan bersedia memberikan informasi kepada petugas.
“Setelah kita jelaskan lebih gamblang, Alhamdulillah bisa diterima. Kami selalu mengambil jalan terbaik untuk menemukan solusi yang tercepat, termudah, dan termurah dalam setiap kendala,” kata Slamet.
BPS menilai partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan data yang akurat dan jujur kepada petugas agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain itu, hasil sensus juga akan digunakan sebagai acuan dalam merancang program pemberdayaan pelaku usaha serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor ekonomi.
BPS menegaskan seluruh petugas sensus telah dibekali identitas resmi dan bekerja sesuai prosedur yang berlaku.
Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu menerima kedatangan petugas selama dapat menunjukkan atribut dan surat tugas resmi.
Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, BPS Kabupaten Purbalingga optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berjalan lancar hingga seluruh tahapan pendataan selesai.
Melalui kerja sama antara petugas, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran serta berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga maupun tingkat nasional. (alw/stch/dda)