BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Upaya meningkatkan akses transportasi umum bagi pelajar terus dilakukan di Kabupaten Purbalingga.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan halte BRT Trans Jateng di depan SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga.
Keberadaan halte tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas siswa sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih aman dan nyaman.
Usulan pembangunan halte telah disampaikan secara resmi oleh pihak sekolah kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purbalingga.
Meski mendapat respons positif, realisasi pembangunan fisik halte diperkirakan baru dapat dilakukan pada tahun 2028 karena menyesuaikan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang berwenang mengelola layanan BRT Trans Jateng.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Sunarno, mengatakan bahwa permohonan pembangunan halte diajukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi para pelajar, terutama saat berangkat dan pulang sekolah.
Menurutnya, keberadaan halte di depan sekolah akan memberikan akses yang lebih mudah bagi siswa untuk memanfaatkan layanan BRT Trans Jateng.
Selain meningkatkan kenyamanan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pelajar terhadap kendaraan pribadi maupun kendaraan roda dua yang digunakan untuk berangkat ke sekolah.
“Usulan dari pihak sekolah sudah kami terima secara resmi. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses transportasi yang layak bagi para siswa sehingga mereka memiliki pilihan menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman,” jelas Sunarno.
Ia menambahkan, pembangunan halte BRT bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melainkan berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan Provinsi selaku pengelola layanan BRT Trans Jateng.
Karena itu, seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga penyediaan anggaran, harus mengikuti kebijakan pemerintah provinsi.
Berdasarkan informasi yang diterima, usulan pembangunan halte baru dapat dimasukkan dalam rencana anggaran tahun 2028 karena keterbatasan fiskal yang saat ini dihadapi.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga tetap mendukung usulan tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik dan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi kalangan pelajar.
Keberadaan halte BRT di lingkungan sekolah diyakini dapat mendorong lebih banyak siswa memanfaatkan angkutan umum.
Langkah ini sekaligus mendukung pengurangan kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah yang biasanya dipenuhi kendaraan pribadi.
Selain memberikan kemudahan akses transportasi, pembangunan halte juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi para siswa saat menunggu maupun turun dari kendaraan umum.
Sebelumnya, persoalan fasilitas halte BRT juga sempat menjadi perhatian di kawasan MAN Purbalingga.
Halte yang berada di depan sekolah tersebut telah memperoleh izin untuk dipindahkan secara mandiri apabila seluruh biaya pemindahan ditanggung oleh pihak sekolah.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyediaan maupun penataan halte BRT di kawasan pendidikan memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak sekolah agar fasilitas yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Dishub Purbalingga berharap usulan pembangunan halte di depan SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga dapat terealisasi sesuai rencana.
Kehadiran halte baru tidak hanya akan meningkatkan akses layanan BRT Trans Jateng, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih ramah bagi pelajar.
Dengan semakin baiknya infrastruktur transportasi umum di kawasan sekolah, diharapkan budaya menggunakan angkutan umum di kalangan pelajar dapat terus tumbuh. (alw/stch/dda)
