BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama PT Bank Syariah Nasional (BSN) kembali menunjukkan peran dominannya dalam mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hingga akhir Juni 2026, kedua bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan untuk 67.518 unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Jumlah tersebut setara dengan hampir 74 persen dari total realisasi penyaluran FLPP secara nasional yang mencapai 91.531 penerima manfaat.
Capaian itu sekaligus menempatkan BTN dan BSN sebagai dua lembaga penyalur terbesar dalam program pembiayaan rumah subsidi yang dikelola pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu menjelaskan, dari total penyaluran tersebut, BTN telah membiayai kepemilikan rumah bagi 44.388 masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, BSN menyalurkan pembiayaan kepada 23.130 penerima manfaat melalui skema syariah.
Menurut Nixon, pencapaian tersebut mencerminkan kapasitas BTN dan BSN yang kuat dalam mendukung program pemerintah menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
Selain memiliki jaringan yang luas, kedua bank juga dinilai memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan pembiayaan rumah subsidi, baik melalui sistem konvensional maupun syariah.
“Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama, baik melalui skema konvensional maupun syariah,” ujar Nixon.
Berdasarkan data BP Tapera, jumlah penerima manfaat FLPP terus mengalami peningkatan sepanjang 2026.
Hingga 21 Juli 2026, total masyarakat berpenghasilan rendah yang telah menerima manfaat pembiayaan FLPP mencapai 107.410 orang.
Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan didukung fasilitas pembiayaan dengan bunga ringan.
Nixon menilai tingginya minat masyarakat terhadap program FLPP menjadi sinyal bahwa sektor perumahan masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar.
Karena itu, peningkatan jumlah pembiayaan harus diimbangi dengan kualitas rumah yang dibangun agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga hunian yang nyaman dan layak ditempati.
Ia menegaskan rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain dibangun sesuai standar kualitas, rumah tersebut juga harus siap dihuni sehingga mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi keluarga penerima manfaat.
“Rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama yang layak, siap dihuni, dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menempatinya,” katanya.
BTN juga berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan dari sisi permintaan maupun pasokan.
Langkah tersebut dilakukan agar pertumbuhan kebutuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dapat diimbangi dengan ketersediaan rumah yang memadai di berbagai daerah.
Menurut Nixon, penguatan ekosistem pembiayaan juga mencakup penyederhanaan proses pengajuan KPR agar lebih cepat, mudah, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas proses verifikasi maupun pengelolaan risiko.
Program FLPP sendiri menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah pertama.
Melalui skema ini, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan, mulai dari uang muka yang ringan, suku bunga tetap, hingga tenor pembiayaan yang panjang sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau.
Ke depan, BTN bersama BSN menyatakan akan terus mendukung target pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan rumah di Indonesia.
Kolaborasi dengan BP Tapera, pemerintah, serta para pengembang perumahan akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati manfaat program rumah subsidi.
Dengan tingginya realisasi penyaluran FLPP sepanjang semester pertama 2026, BTN optimistis target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini dapat tercapai.
Keberhasilan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor properti nasional serta memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. (*/stch/dda)