Iklan

Dindukcapil Banjarnegara Dorong Layanan Adminduk Berbasis Desa Lewat Aplikasi Pandu Saluring

Iklan

BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan layanan digital.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Banjarnegara di Sasana Bhakti Praja, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan.

Sekretaris Daerah Banjarnegara, Hendro Cahyono, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah daerah atau Dindukcapil semata.

Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai lembaga agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

“Keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya dapat diwujudkan oleh Pemkab dan masyarakat pengguna layanan saja, tetapi butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah desa, kelurahan, rumah sakit, puskesmas, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga media massa,” ujarnya.

Hendro menjelaskan administrasi kependudukan merupakan fondasi berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.

Karena itu, kualitas layanan harus terus ditingkatkan melalui inovasi yang berkelanjutan.

Ia menilai peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat proses administrasi, serta membangun budaya kerja aparatur yang profesional, ramah, dan berintegritas.

Selain itu, pelayanan juga harus mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat dan terbuka.

“Akuntabel berarti menjamin seluruh proses pelayanan berjalan transparan, sesuai hukum, dan bersih dari praktik penyimpangan,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindukcapil Banjarnegara, Anang Sutanto, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi sarana penting untuk memperoleh berbagai saran dan evaluasi dari masyarakat maupun instansi terkait.

“Melalui forum ini, kami berharap mendapatkan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pelayanan adminduk semakin baik,” ujarnya.

Anang menjelaskan Dindukcapil Banjarnegara terus melakukan inovasi pelayanan, salah satunya melalui aplikasi Pandu Saluring.

Layanan berbasis desa tersebut memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dindukcapil.

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengajukan pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga surat pindah langsung melalui pemerintah desa atau kelurahan.

Inovasi ini diharapkan mampu memangkas waktu pelayanan sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Selain memaparkan inovasi pelayanan, Dindukcapil Banjarnegara juga menyampaikan sejumlah capaian kinerja.

Pada penilaian Semester II Tahun 2025, instansi tersebut memperoleh predikat Sangat Baik dengan nilai 90.

Hingga Semester I Tahun 2026, capaian pelayanan administrasi kependudukan juga menunjukkan hasil yang tinggi.

Perekaman KTP elektronik telah mencapai 99,60 persen, pencetakan KTP elektronik mencapai 99,52 persen, sedangkan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0 hingga 18 tahun telah mencapai 99,75 persen.

Meski demikian, Anang mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah rendahnya kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hingga saat ini baru mencapai 9,26 persen.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan secara berkala masih perlu ditingkatkan.

Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi pelayanan publik juga menjadi perhatian Dindukcapil Banjarnegara.

“Meski berbagai capaian telah diraih, kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data secara berkala serta optimasi penggunaan media sosial informasi publik masih menjadi tantangan bersama,” pungkasnya.

Melalui penguatan kolaborasi, digitalisasi layanan, dan inovasi berbasis desa, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap pelayanan administrasi kependudukan dapat semakin berkualitas serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan secara cepat, mudah, dan transparan. (*/stch/dda)

Iklan