BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk kembali memberikan insentif pembelian sepeda motor listrik mendapat sambutan positif dari pelaku industri.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyatakan siap menghadapi potensi peningkatan permintaan, tetapi masih menunggu regulasi resmi yang mengatur mekanisme pemberian insentif tersebut.
Insentif motor listrik tersebut rencananya dapat diberlakukan paling cepat pada September 2026.
Namun, hingga saat ini pelaku industri masih membutuhkan kepastian mengenai aturan teknis, termasuk mekanisme program, kriteria penerima, serta periode berlakunya insentif.
PR & Event Executive AISMOLI, Riniwaty Sinaga, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah tersebut.
“AISMOLI menyambut positif rencana pemerintah untuk kembali memberikan insentif motor listrik mulai September 2026,” kata Riniwaty.
Namun, ia menegaskan industri masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah.
“Namun, kami masih menunggu regulasi resmi, terutama terkait mekanisme, kriteria penerima, dan periode program,” imbuhnya.
Menurut Riniwaty, kepastian kebijakan menjadi faktor penting bagi industri kendaraan listrik.
Pelaku usaha membutuhkan kejelasan agar dapat menentukan strategi produksi, persediaan, investasi, hingga pengembangan jaringan penjualan.
Tanpa kepastian regulasi, konsumen juga berpotensi memilih menunda pembelian dan menunggu sampai pemerintah mengumumkan aturan insentif secara resmi.
“Bagi industri, yang paling penting kepastian dan konsistensi kebijakan, agar konsumen tidak kembali wait and see dan industri dapat merencanakan produksi serta investasi dengan lebih baik,” jelasnya.
Kondisi wait and see dapat terjadi ketika calon konsumen mengetahui adanya rencana subsidi atau insentif, tetapi belum mengetahui secara pasti kapan program dimulai dan siapa saja yang memenuhi syarat.
Akibatnya, konsumen berpotensi menunda pembelian motor listrik sampai aturan pemerintah diterbitkan.
Bagi industri, kondisi tersebut juga dapat mempersulit perencanaan stok kendaraan.
Karena itu, AISMOLI berharap pemerintah segera memberikan kepastian melalui peraturan teknis.
AISMOLI menyatakan pelaku industri pada prinsipnya siap menghadapi peningkatan permintaan apabila insentif motor listrik benar-benar diberlakukan mulai September 2026.
Namun, persiapan membutuhkan waktu. Industri perlu menyiapkan persediaan kendaraan, memastikan kesiapan jaringan dealer, serta mengatur berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Karena itu, penerbitan regulasi teknis dalam waktu yang cukup diharapkan dapat membantu produsen dan pelaku usaha melakukan persiapan secara lebih matang.
Dengan adanya aturan yang jelas, industri juga dapat memperkirakan potensi permintaan dan menyesuaikan kapasitas produksi.
Hal tersebut penting agar penerapan insentif tidak menimbulkan persoalan baru, seperti keterbatasan stok kendaraan ketika permintaan meningkat.
Selain meminta kepastian kebijakan pemerintah, AISMOLI juga mengingatkan pelaku industri motor listrik agar tidak menjadikan subsidi sebagai satu-satunya daya tarik produk.
Menurut Riniwaty, produsen perlu memastikan kendaraan yang ditawarkan memiliki kualitas dan nilai yang memang dibutuhkan konsumen.
“Kami menyarankan industri harus membangun produk yang dipercaya dan dipilih konsumen karena nilainya, bukan semata karena subsidi. Insentif adalah akselerator pasar, bukan fondasi keberlanjutan industri,” kata Riniwaty.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa keberlanjutan industri motor listrik tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan pemerintah.
Produsen juga perlu menghadirkan kendaraan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen, baik dari sisi kualitas, performa, keamanan, efisiensi, layanan purnajual, maupun ketersediaan jaringan servis.
Dengan demikian, ketika program insentif berakhir, permintaan terhadap motor listrik tetap dapat dipertahankan karena konsumen membeli berdasarkan manfaat dan kualitas kendaraan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan subsidi pembelian sepeda motor listrik paling cepat dapat diberlakukan pada September 2026.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya juga menyampaikan wacana pemberian subsidi sebesar Rp5 juta untuk pembelian sepeda motor listrik.
Namun, pelaku industri masih menunggu aturan resmi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.
Besaran, mekanisme, kriteria penerima, serta periode program perlu dipastikan melalui regulasi pemerintah.
Kepastian tersebut menjadi penting bagi calon pembeli maupun pelaku industri karena berkaitan langsung dengan keputusan pembelian dan perencanaan bisnis.
Bagi konsumen, insentif dapat mengurangi beban biaya pembelian kendaraan listrik.
Sementara bagi produsen dan dealer, program tersebut berpotensi meningkatkan permintaan sekaligus memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Pemberian insentif sepeda motor listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Motor listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak secara langsung seperti sepeda motor konvensional.
Karena itu, peningkatan penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus mendukung transisi menuju transportasi yang lebih rendah emisi.
Namun, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
Pemerintah perlu memberikan regulasi yang jelas dan konsisten, sementara industri harus memastikan produk serta layanan yang ditawarkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
AISMOLI berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan teknis mengenai insentif motor listrik.
Dengan aturan yang jelas, industri dapat mempersiapkan stok, jaringan dealer, dan administrasi, sementara masyarakat memperoleh kepastian mengenai program yang akan diterapkan.
Jika kebijakan tersebut benar-benar mulai berlaku pada September 2026, insentif diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pasar motor listrik di Indonesia. (*/stch/dda)