BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino mulai menjadi perhatian dalam menjaga pasokan beras di Banyumas.
Kondisi cuaca yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 berpotensi mengganggu produksi padi, terutama karena sejumlah area persawahan sedang memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan banyak air.
Kondisi tersebut menjadi perhatian meski Kota Purwokerto pada Juli 2026 mencatat deflasi sebesar 0,05 persen secara bulanan atau month to month (mtm).
Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas harga pangan tetap perlu dijaga karena gangguan produksi dan pasokan beras dapat berdampak terhadap inflasi serta daya beli masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Aswin Gantina mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Banyumas.
“Berdasarkan pemantauan indikator iklim BMKG dan BRIN, periode kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang. Puncak El Nino yang terjadi pada Agustus ini bertepatan langsung dengan fase kritis pertumbuhan padi di lapangan,” ujar Aswin dalam Media Briefing secara daring, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan BI Purwokerto, total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Banyumas mencapai 30.665,2 hektare.
Dari jumlah tersebut, sekitar 4.131,5 hektare sedang memasuki fase Generatif 1 atau pembentukan malai.
Sementara itu, sebanyak 5.537,6 hektare lainnya sudah memasuki fase Generatif 2 atau pengisian bulir.
Kedua fase tersebut membutuhkan ketersediaan air yang cukup agar pertumbuhan tanaman padi dapat berlangsung optimal.
Jika pasokan air terganggu akibat kemarau panjang, produktivitas tanaman padi berisiko menurun.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi jumlah produksi dan ketersediaan beras di Banyumas.
Selain ancaman terhadap produktivitas, keterbatasan air juga berpotensi membuat petani mengubah jadwal tanam.
BI memperkirakan sekitar 4.057,7 hektare lahan atau 13,2 persen dari total LBS Banyumas berpotensi mengalami pergeseran masa tanam.
Kemarau panjang juga meningkatkan risiko serangan hama terhadap tanaman padi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Hama Wereng Batang Cokelat (WBC).
Potensi serangan hama tersebut diproyeksikan dapat mencapai sekitar 837 hektare.
Jika tidak ditangani dengan baik, serangan hama dapat semakin menekan produktivitas petani di tengah kondisi ketersediaan air yang terbatas.
“Selain itu, keterbatasan pasokan air berpotensi memicu pergeseran masa tanam pada sekitar 4.057,7 hektare atau 13,2 persen dari total LBS di Banyumas. Ditambah lagi, musim kemarau meningkatkan risiko serangan hama, di mana potensi serangan Hama Wereng Batang Cokelat (WBC) diproyeksikan dapat mencapai 837 hektare,” jelas Aswin.
Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian. Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam pembentukan inflasi daerah.
Ketika produksi mengalami gangguan dan pasokan berkurang, harga beras berpotensi mengalami tekanan.
Kenaikan harga beras juga dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Sebagai salah satu kebutuhan pokok, perubahan harga beras dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga sekaligus daya beli konsumen.
Untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap ketahanan pangan Banyumas, KPwBI Purwokerto bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.
Strategi yang digunakan mencakup 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Pada sektor pertanian, pemerintah dan pihak terkait akan mengoptimalkan jaringan irigasi serta bantuan pompanisasi.
Pengelolaan sumber air juga diperkuat untuk memastikan tanaman padi tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau.
Petani juga didorong menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko penurunan produktivitas ketika ketersediaan air mengalami tekanan.
Pengendalian hama juga menjadi bagian dari mitigasi. Pendampingan kepada kelompok tani akan diperkuat, termasuk memperluas penerapan digital farming untuk membantu petani dalam memantau kondisi tanaman dan mengambil langkah lebih cepat ketika muncul potensi gangguan.
Dari sisi harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) atau operasi pasar akan dilakukan secara berkala.
Langkah ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Jaringan distribusi Toko Tani juga akan dioptimalkan. Selain itu, kerja sama antar daerah atau KAD diperluas sebagai langkah antisipasi apabila produksi beras Banyumas tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, kebutuhan beras masyarakat diharapkan tetap aman meskipun sektor pertanian menghadapi tekanan akibat kemarau panjang dan El Nino.
“Sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar ketersediaan pangan di Banyumas Raya tetap aman dan stabilitas harga di tingkat konsumen Purwokerto terjaga hingga akhir tahun,” pungkas Aswin. (dms/stch/dda)