BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) terus memperkuat sektor pertanian dengan mempercepat pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) pada tahun 2026.
Program yang didukung penuh oleh Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut menargetkan peningkatan produktivitas sekitar 1.600 hektare lahan sawah dengan total anggaran mencapai Rp7,7 miliar.
Program Optimalisasi Lahan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui program ini, lahan pertanian yang sebelumnya kurang produktif dioptimalkan agar mampu menghasilkan panen yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air (SDA) DPPP Kabupaten Purbalingga, Budi Prayitno, mengatakan bahwa bantuan Optimalisasi Lahan pada tahun 2026 diberikan kepada tujuh kelompok tani yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga.
“Tahun ini kami ada kegiatan optimalisasi lahan pertanian yang diberikan kepada tujuh kelompok tani dengan total anggaran tersebut,” ujar Budi Prayitno, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian diharapkan mampu meningkatkan kualitas lahan pertanian sekaligus memperkuat produktivitas petani.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Selain menjalankan Program Optimalisasi Lahan, DPPP Purbalingga juga melaksanakan program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT).
Program tersebut bertujuan memperbaiki jaringan irigasi agar distribusi air menuju lahan pertanian menjadi lebih lancar dan efisien.
Pada tahun ini, bantuan RJIT disalurkan dalam dua tahap. Gelombang pertama diberikan kepada 10 kelompok tani, sedangkan gelombang kedua menyasar 14 kelompok tani.
Masing-masing kelompok menerima bantuan senilai Rp100 juta untuk mendukung pembangunan maupun rehabilitasi saluran irigasi tersier.
Perbaikan jaringan irigasi dinilai sangat penting karena menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi pertanian.
Dengan sistem irigasi yang lebih baik, kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal sehingga risiko gagal panen dapat ditekan.
Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pertanian juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Melalui program bantuan irigasi perpipaan, sebanyak 20 kelompok tani di Kabupaten Purbalingga memperoleh bantuan senilai Rp97 juta untuk setiap kelompok.
Selain irigasi perpipaan, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan berupa irigasi perpompaan kepada lima kelompok tani.
Masing-masing kelompok memperoleh bantuan sebesar Rp155 juta untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih efektif, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air.
Tak hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengalokasikan anggaran dari APBD guna memperkuat infrastruktur pertanian di tingkat lokal.
Melalui dana APBD, sebanyak delapan kegiatan pembangunan jaringan irigasi tersier direalisasikan dengan total anggaran mencapai Rp856 juta.
Pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan irigasi sekaligus mendukung produktivitas lahan pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Purbalingga.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain memperbaiki kondisi lahan, pembangunan infrastruktur irigasi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Dengan berbagai program tersebut, DPPP Kabupaten Purbalingga optimistis produksi pertanian akan terus meningkat pada tahun 2026.
Optimalisasi lahan seluas 1.600 hektare yang dipadukan dengan pembangunan jaringan irigasi diharapkan mampu meningkatkan hasil panen, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan para petani di Kabupaten Purbalingga. (alw/stch/dda)