BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang sangat besar.
Berdasarkan kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), total potensi kerugian akibat karhutla diperkirakan mencapai Rp123,1 triliun.
Celios menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah karena dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan.
Karhutla juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian, kondisi fiskal, serta kesehatan masyarakat.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan potensi kerugian akibat karhutla sepanjang 2026 berada pada kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Menurutnya, angka kerugian tertinggi tersebut memiliki nilai yang sangat besar jika dibandingkan dengan perekonomian daerah.
Nilai Rp123,1 triliun bahkan setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi PDRB Kalimantan Tengah tahun 2026,” jelas Huda.
Kajian Celios mencatat, salah satu komponen terbesar dalam kerugian karhutla 2026 berasal dari kerusakan aset dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha.
Nilai kerugian ekonomi dari kerusakan aset serta gangguan terhadap kegiatan usaha diperkirakan mencapai Rp29,54 triliun.
Kerugian tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla dapat meluas jauh di luar wilayah yang mengalami kebakaran.
Ketika aktivitas ekonomi terganggu, masyarakat dan pelaku usaha dapat menghadapi penurunan produktivitas serta peningkatan biaya operasional.
Dampak ekonomi tersebut kemudian dapat berlanjut pada sektor lainnya apabila kebakaran berlangsung dalam waktu lama dan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu.
Selain kerugian ekonomi, dampak kesehatan akibat karhutla menjadi perhatian besar Celios.
Kajian tersebut memperkirakan sekitar 1,78 juta orang berpotensi mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla.
Biaya kesehatan yang berkaitan dengan kondisi tersebut diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.
Namun, jumlah masyarakat yang terdampak berpotensi jauh lebih besar apabila warga yang mengalami gejala tetapi tidak sempat mendapatkan pemeriksaan medis turut diperhitungkan.
Dalam skenario tersebut, jumlah masyarakat yang mengalami gejala akibat paparan asap karhutla diperkirakan dapat mencapai 17,4 juta jiwa.
Biaya kesehatan yang terkait dengan jumlah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp93,56 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh karhutla.
Persoalan asap tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan beban masyarakat dan sistem kesehatan.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan pola karhutla Indonesia 2026 mulai menunjukkan perubahan.
Menurutnya, kebakaran kini mulai meluas ke sejumlah wilayah yang sebelumnya bukan merupakan episentrum utama karhutla.
Bhima menilai kebakaran hutan dan lahan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan faktor cuaca.
Menurutnya, terdapat faktor lain yang turut meningkatkan risiko karhutla, termasuk aktivitas korporasi dan kondisi lahan gambut yang rentan terbakar.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi, rentannya lahan gambut akibat industri ekstraktif menjadi pemicu utama, sementara kekeringan panjang hanyalah pra-kondisi,” kata Bhima, Rabu (2/9/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan persoalan tata kelola lahan sebagai salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan karhutla.
Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, Celios mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026.
Bhima juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin usaha yang berada di wilayah rawan kebakaran.
Evaluasi tersebut terutama diminta dilakukan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, termasuk usaha yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Celios, evaluasi perizinan diperlukan untuk memastikan aktivitas ekonomi di kawasan rawan karhutla tidak meningkatkan risiko kebakaran maupun memperburuk kondisi lingkungan.
Selain evaluasi izin usaha, Celios juga mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Celios turut meminta adanya keterbukaan mengenai hasil audit yang berkaitan dengan karhutla.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui penyebab kebakaran, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak juga dinilai harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanganan karhutla.
Di sisi lain, pemulihan ekosistem juga perlu dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang sekaligus menjaga fungsi lingkungan, khususnya di kawasan lahan gambut.
“Keselamatan rakyat adalah prioritas,” ujar Bhima.
Besarnya potensi kerugian karhutla 2026 membuat upaya pencegahan dan mitigasi menjadi semakin penting.
Celios menilai pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan biaya yang jauh lebih besar.
Pencegahan dinilai dapat membantu mengurangi beban yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat maupun negara, baik melalui kerugian ekonomi, biaya kesehatan, maupun tekanan terhadap keuangan negara.
Dengan potensi kerugian mencapai Rp123,1 triliun, karhutla tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan kebakaran di kawasan hutan dan lahan.
Dampaknya telah berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari lingkungan, kesehatan, kegiatan usaha hingga perekonomian daerah.
Karena itu, penanganan karhutla di Indonesia membutuhkan langkah terpadu yang tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemulihan ekosistem.
Celios berharap pemerintah dapat mengambil langkah lebih tegas agar bencana karhutla tidak terus menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang semakin besar pada masa mendatang. (*/stch/dda)