BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut selama ini masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Menurut Luhut, sekitar 50 persen penyaluran bansos secara nasional masih dinilai off target.
Pemerintah kini berupaya memperbaiki persoalan tersebut melalui sistem perlindungan sosial (Perlinsos) digital yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Pemerintah menargetkan sistem tersebut mulai diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026.
Dalam perkembangan terbaru, Luhut menyebut peluncuran direncanakan pada pekan ketiga Oktober.
Pemerintah berharap sebagian besar sistem sudah siap sebelum peluncuran dilakukan.
“Selama ini banyak sekali tadi 50 persen (bansos) off target secara nasional, ya,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut mengatakan pemerintah ingin memperbaiki tingkat ketepatan sasaran penyaluran bansos melalui sistem digital yang sedang dibangun.
Menurutnya, tingkat kesalahan penyaluran diharapkan dapat ditekan menjadi kurang dari 10 persen.
Pemerintah bahkan menargetkan tingkat ketepatan penyaluran dapat mendekati 100 persen, meskipun Luhut mengakui kondisi data penerima bantuan sangat dinamis.
“Sekarang kita perbaiki, ya kita berharap nanti ya mungkin kurang dari 10 persen, dan mungkin sampai mendekati 100 persen, kalau 100 persen tidak mungkin, karena dinamis sekali, ya,” katanya.
Persoalan ketepatan sasaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan bantuan sosial.
Pemerintah sebelumnya telah mengembangkan digitalisasi bansos untuk mengurangi persoalan data, termasuk penerima ganda dan warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum terdata.
Melalui digitalisasi, pemerintah berharap proses pendataan, verifikasi, pengajuan, hingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Selain persoalan data penerima, Luhut mengakui masih terdapat tantangan dalam penentuan desil masyarakat.
Desil digunakan untuk menggambarkan kelompok kesejahteraan masyarakat. Akurasi data tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan penentuan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial.
Luhut mengatakan persoalan desil tidak sederhana. Namun, pemerintah optimistis masalah tersebut dapat terus diperbaiki melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
“Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil. Tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah,” ujarnya.
Pemerintah berharap ketika sistem tersebut diluncurkan pada Oktober, persoalan yang muncul sudah dapat ditekan seminimal mungkin.
Luhut juga berharap saat Presiden melakukan peluncuran nasional nanti tidak terdapat masalah serius yang dapat menghambat penerapan sistem.
Sistem perlindungan sosial digital yang dibangun pemerintah menggunakan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI).
Konsep tersebut memungkinkan sejumlah komponen penting dalam pelayanan publik diintegrasikan dalam satu ekosistem digital.
Pemerintah menyebut sistem ini mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, serta pembayaran digital.
Dengan integrasi tersebut, proses verifikasi calon penerima bantuan diharapkan menjadi lebih akurat.
Salah satu teknologi yang digunakan dalam proses verifikasi adalah biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.
Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bansos.
Masyarakat juga nantinya dapat mengakses portal Perlinsos digital untuk melakukan proses pendaftaran maupun menyampaikan sanggahan apabila merasa layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima.
Sistem digital bansos juga dirancang dengan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah.
Data tersebut dapat digunakan untuk membantu proses verifikasi kelayakan penerima.
Informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akan menjadi bagian dari proses pemadanan data.
Dalam pengembangan sistem ini, pemerintah juga mengintegrasikan data dari sejumlah lembaga.
Salah satu contohnya adalah data kepemilikan kendaraan yang dapat digunakan untuk membantu melihat kondisi ekonomi calon penerima.
Sistem juga dapat mengidentifikasi status tertentu, termasuk status aparatur sipil negara (ASN).
Dengan pemanfaatan data lintas instansi, pemerintah berharap penentuan penerima bansos tidak hanya bergantung pada satu sumber data.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan dua persoalan sekaligus, yakni warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi belum terdata dan masyarakat yang tidak memenuhi kriteria tetapi justru masuk sebagai penerima.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah dalam sistem Perlinsos digital.
Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan tetapi belum terdaftar untuk mengajukan keberatan atau melakukan pengusulan.
Keberadaan mekanisme sanggah menjadi bagian penting dalam sistem digital karena data sosial ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Seseorang yang sebelumnya memiliki kondisi ekonomi relatif baik dapat mengalami perubahan kondisi, begitu pula sebaliknya.
Karena itu, data penerima bansos membutuhkan pembaruan secara berkala.
Pemerintah berharap mekanisme digital tersebut membuat proses pengajuan maupun koreksi data menjadi lebih mudah diakses masyarakat.
Sebelumnya, proses pengajuan bansos melalui mekanisme administratif berjenjang dapat membutuhkan waktu cukup panjang. Digitalisasi diharapkan memangkas proses tersebut menjadi lebih sederhana.
Dalam tahap pengembangan sebelumnya, pemerintah menyebut proses pendaftaran dapat dilakukan melalui portal dengan menggunakan NIK dan verifikasi wajah.
Luhut mengatakan teknologi artificial intelligence akan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem baru tersebut.
Pemanfaatan AI diharapkan membantu pemerintah mengolah data dalam jumlah besar dan menemukan ketidaksesuaian secara lebih cepat.
Teknologi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan.
“Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua berbasis dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi,” pungkas Luhut.
Pemerintah sebelumnya juga telah memperluas proyek percontohan digitalisasi bansos ke sejumlah daerah sebagai persiapan menuju penerapan nasional.
Kementerian PANRB menyebut kolaborasi pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam menyiapkan identitas digital, interoperabilitas data, serta kesiapan operasional.
Digitalisasi bansos kini memasuki tahap persiapan menuju penerapan nasional. Luhut menyebut peluncuran terbaru ditargetkan berlangsung pada pekan ketiga Oktober 2026.
Pemerintah berharap sekitar 80 persen persiapan sistem sudah selesai ketika peluncuran dilakukan.
Penerapan sistem tersebut diharapkan menjadi langkah baru dalam memperbaiki tata kelola perlindungan sosial di Indonesia.
Dengan integrasi data, biometrik, mekanisme sanggah, pembayaran digital, dan pemanfaatan AI, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial lebih mudah diakses oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Meski demikian, tantangan terkait kualitas data tetap menjadi pekerjaan penting.
Akurasi desil, perubahan kondisi sosial ekonomi, serta koordinasi antarlembaga perlu terus diperbaiki agar sistem digital dapat bekerja secara optimal.
Pemerintah pun menargetkan persoalan salah sasaran bansos dapat ditekan secara signifikan setelah sistem baru diterapkan. (*/stch/dda)