BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sekitar Rp793 miliar untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra.
Dana tersebut dibutuhkan agar kementerian dan lembaga (K/L) dapat segera menjalankan ratusan program penanganan bencana yang telah disiapkan pemerintah.
Secara keseluruhan, terdapat 991 program yang perlu segera dieksekusi.
Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Terbatas (Ratas) Penanganan Bencana, Senin (7/9/2026).
“Tadi pagi kami sampaikan tinggal lebih kurang Rp793 miliar saja. Kalau bisa di Pak Menteri Keuangan kami sampaikan tadi Pak untuk dicairkan supaya K/L ini dapat mengeksekusi program-programnya Pak, ada 991 program di sana Pak,” kata Tito.
Tito mengatakan, saat ini masih terdapat sekitar tujuh kementerian/lembaga yang membutuhkan dukungan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program penanganan bencana.
Menurutnya, pemerintah memiliki waktu sekitar 3,5 bulan untuk memastikan berbagai program yang telah disiapkan dapat segera direalisasikan.
Ia menegaskan seluruh program penanganan bencana yang telah disusun pemerintah saat ini sudah mulai bergerak.
Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu segera diselesaikan agar proses pemulihan berjalan tanpa hambatan.
Percepatan pencairan anggaran menjadi salah satu hal yang dinilai penting karena program penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga mencakup pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas yang terdampak.
Salah satu persoalan yang disoroti Tito adalah keterbatasan material bangunan di Aceh.
Kekurangan tersebut terutama menyangkut semen dan besi yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana.
Kebutuhan material menjadi penting karena sejumlah proyek berskala besar tengah dikerjakan untuk memulihkan infrastruktur serta fasilitas publik di wilayah terdampak.
Tito menyebut berbagai pekerjaan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki nilai sekitar Rp22 triliun.
Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan bendungan, perbaikan jembatan dan jalan, hingga pembangunan kembali fasilitas pelayanan masyarakat.
“Ada problem yaitu kekurangan bahan, Bapak, di Aceh, semen kemudian besi untuk bangunan karena banyak sekali program yang dikerjakan oleh PU itu lebih kurang Rp22 triliun, Bapak. Bangun dam dan lain-lain kemudian di jembatan, jalan yang diperbaiki kembali kemudian puskesmas, fasilitas rumah ibadah,” ujarnya.
Ketersediaan material menjadi salah satu faktor yang perlu segera ditangani agar berbagai proyek pemulihan di Aceh dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menilai respons pemerintah dalam menghadapi bencana alam belakangan ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya.
Penilaian tersebut disampaikan setelah pemerintah menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Prabowo mengatakan pemerintah telah menunjukkan respons yang cukup masif dan cepat dalam menangani bencana di sejumlah daerah tersebut.
Menurutnya, kondisi di beberapa wilayah terdampak juga berhasil dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan nasional.
“Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat,” kata Prabowo.
Pemerintah kini terus mendorong percepatan berbagai program pemulihan pascabencana.
Selain memastikan dukungan anggaran, penyelesaian kendala di lapangan seperti ketersediaan material juga menjadi perhatian agar pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah terdampak dapat segera dilakukan. (*/stch/dda)