BANYUMASEKSPRES.ID, MAKASSAR – Upaya pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera perompak di Somalia hingga kini masih menghadapi berbagai kendala.
Selain lokasi penyanderaan yang terus berpindah-pindah, proses negosiasi juga diperumit oleh tidak jelasnya pihak yang dapat diajak berunding serta kabar mengenai nilai uang tebusan yang terus meningkat.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, besaran uang tebusan yang diminta para penyandera terus berubah.
Nilainya disebut meningkat dari semula US$2 juta menjadi US$5 juta, bahkan kabar terakhir mencapai US$10 juta atau sekitar Rp180,9 miliar.
Meski demikian, besaran tersebut hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Namanya orang disekap, pasti tempatnya berpindah-pindah agar tidak tertangkap. Kita ingatkan agar solusi ini bisa terukur, termasuk apabila uang tebusan yang tidak jelas, karena dari awal itu US$2 juta kemudian naik lagi US$5 juta dan kabar terakhir itu mencapai US$10 juta,” ujar Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical, Selasa (28/7).
Menurut Deng Ical, berpindah-pindahnya lokasi penyanderaan membuat upaya pelacakan maupun komunikasi dengan kelompok penyandera menjadi jauh lebih sulit.
Kondisi tersebut juga menyulitkan berbagai pihak yang berupaya mencari solusi damai untuk membebaskan para korban.
Ia menjelaskan, kendala terbesar saat ini adalah belum adanya pihak yang dapat dipastikan menjadi perwakilan kelompok penyandera untuk diajak bernegosiasi.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari atase pertahanan Indonesia di Eropa, identitas maupun kontak pihak yang bertanggung jawab atas penyanderaan masih belum diketahui secara pasti.
“Kendala utama, pertama dari laporan yang kami terima dari agen pertahanan di sana di Eropa yang diberikan tugas adalah tidak jelasnya contact person atau siapa yang bertanggung jawab untuk diajak bernegosiasi. Jadi para pihaknya yang tidak jelas,” katanya.
Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Deng Ical mendesak pemerintah segera membentuk gugus tugas khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan agar proses penyelamatan empat WNI dapat dilakukan secara lebih terarah, cepat, dan terukur.
Ia mengusulkan agar gugus tugas tersebut melibatkan TNI, Kementerian Luar Negeri, kementerian yang membidangi perlindungan pekerja migran Indonesia, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan krisis di luar negeri.
“Inilah yang kita minta supaya TNI dan menteri luar negeri dan pihak terkait, bahkan pekerja migran Indonesia kementeriannya itu, berkoordinasi dengan membentuk gugus tugas untuk bisa secara terukur menyelamatkan WNI kita yang disandera perompak,” tegasnya.
Selain persoalan negosiasi, Deng Ical mengungkapkan perusahaan tempat para korban bekerja juga memiliki keterbatasan kemampuan finansial.
Perusahaan tersebut disebut tidak lagi sanggup memenuhi tuntutan uang tebusan yang nilainya terus berubah dan semakin besar.
Karena itu, menurutnya, peran pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya dalam mengoordinasikan proses negosiasi, tetapi juga memastikan seluruh informasi yang beredar mengenai kondisi para sandera maupun besaran uang tebusan benar-benar valid.
Ia menekankan bahwa keselamatan empat WNI harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah yang diambil pemerintah.
Seluruh proses negosiasi diharapkan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keamanan para korban agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat.
Hingga kini, proses pembebasan keempat WNI tersebut masih terus diupayakan melalui berbagai jalur diplomasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah yang lebih terintegrasi agar proses penyelamatan dapat berjalan lebih efektif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. (*/stch/dda)