BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara mulai melakukan digitalisasi pengelolaan kinerja aparatur melalui peluncuran Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP) berbasis website.
Sistem ini akan digunakan oleh seluruh perangkat daerah untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan kinerja secara lebih terintegrasi.
Peluncuran e-SAKIP dilakukan Bupati Banjarnegara Amalia Desiana di Aula Sasana Bhakti Praja, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tim perencana, serta pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Penerapan e-SAKIP Banjarnegara menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.
Melalui sistem digital tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menunjukkan hubungan yang lebih jelas antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
Asisten Administrasi Setda Banjarnegara Dalmini mengatakan, aplikasi e-SAKIP akan diterapkan di seluruh perangkat daerah.
Selain mempermudah proses pemantauan dan pelaporan, sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara.
“Aplikasi ini akan diterapkan di seluruh perangkat daerah sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Harapannya, nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara dapat meningkat dari predikat B menjadi AA,” kata Dalmini.
Menurut Dalmini, digitalisasi pengelolaan kinerja dibutuhkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah dapat dipantau secara lebih transparan.
Data kinerja yang tersaji dalam sistem juga diharapkan dapat membantu perangkat daerah melakukan pengendalian terhadap program yang telah direncanakan.
Pengembangan e-SAKIP juga menjadi bagian dari implementasi KOMPAS SAKIP.
Sistem tersebut diarahkan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program daerah dengan visi dan misi pemerintah daerah serta program strategis nasional.
Dengan sistem yang terintegrasi, program yang dibiayai melalui APBD Banjarnegara diharapkan tidak hanya tercatat dari sisi administrasi.
Setiap penggunaan anggaran harus memiliki target dan hasil yang dapat diukur sehingga manfaatnya dapat diketahui secara lebih jelas.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menegaskan, penerapan sistem digital tidak boleh hanya mengubah cara aparatur melakukan pelaporan.
Menurutnya, digitalisasi harus diikuti perubahan pola kerja ASN agar semakin berorientasi pada data, target, dan hasil.
“Implementasi e-SAKIP tidak hanya menjadi formalitas administratif. Sistem ini harus menjadi instrumen pengendalian kinerja yang memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” tegas Amalia.
Amalia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam penerapan e-SAKIP.
Keterlibatan tersebut diperlukan untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, setiap program yang direncanakan perangkat daerah harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan Kabupaten Banjarnegara.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Amalia, e-SAKIP harus mampu memperlihatkan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan.
Sistem tersebut diharapkan menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan target atau masih membutuhkan perbaikan.
Penerapan sistem akuntabilitas berbasis digital juga dapat membantu perangkat daerah dalam melakukan evaluasi secara berkala.
Data yang terkumpul dapat menjadi dasar untuk melihat capaian program sekaligus menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.
Peluncuran e-SAKIP menjadi tahap awal penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang lebih terintegrasi di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menggunakan sistem tersebut secara optimal dalam menjalankan proses perencanaan hingga evaluasi kinerja.
Dengan digitalisasi tersebut, Pemkab Banjarnegara menargetkan peningkatan kualitas kinerja pemerintahan sekaligus perbaikan nilai SAKIP.
Target akhirnya bukan sekadar memperoleh predikat yang lebih tinggi, tetapi memastikan program pemerintah dan anggaran APBD benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. (jud/stch/dda)