BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah mengakui pelaksanaan awal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek rantai pasok, distribusi bahan pangan, serta kapasitas logistik.
Kendala tersebut paling banyak ditemukan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah memahami bahwa implementasi program nasional berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis membutuhkan penyesuaian di berbagai daerah.
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sistem agar penyaluran makanan bergizi dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar pada tahap awal pelaksanaan MBG adalah kesiapan rantai pasok bahan pangan.
Selain itu, distribusi menuju wilayah terpencil juga masih menjadi tantangan karena keterbatasan akses transportasi dan fasilitas logistik.
Wilayah 3T menjadi daerah yang paling membutuhkan perhatian khusus.
Jarak yang jauh dari pusat distribusi membuat proses pengiriman bahan pangan memerlukan biaya lebih tinggi dan waktu yang lebih lama dibandingkan wilayah perkotaan.
Pemerintah menegaskan tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan agar seluruh penerima manfaat memperoleh layanan yang sama.
“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan,” ujar Purbaya.
Sebagai bagian dari strategi perbaikan, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di sekitar lokasi pelayanan.
Pendekatan ini dinilai mampu memperpendek rantai distribusi sehingga kebutuhan bahan makanan dapat dipenuhi lebih cepat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain meningkatkan efisiensi distribusi, penggunaan bahan pangan lokal juga diharapkan dapat menjaga kesegaran bahan makanan yang akan diolah menjadi menu bergizi bagi para penerima manfaat.
Pemerintah juga memperluas keterlibatan berbagai pelaku ekonomi lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
SPPG diarahkan bekerja sama dengan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penyedia pangan lokal.
Melalui skema tersebut, kebutuhan bahan baku makanan diprioritaskan berasal dari hasil produksi masyarakat sekitar, seperti petani, peternak, maupun nelayan.
Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan rantai pasok, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal melalui peningkatan penyerapan hasil panen dan produk pangan.
Menurut Purbaya, pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana program pemenuhan gizi sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan dilakukan mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.
Setiap menu yang disajikan harus memenuhi standar jumlah, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan agar tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Karena cakupannya sangat luas, pemerintah menyadari bahwa berbagai tantangan masih akan ditemui selama proses implementasi berlangsung.
Oleh sebab itu, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki sistem distribusi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kesiapan infrastruktur logistik di seluruh daerah.
Dengan mengoptimalkan peran SPPG, BUMDes, UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan semakin efektif, menjangkau wilayah 3T, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat daerah. (*/stch/dda)