BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Penghentian sementara layanan Trans Banyumas mulai memberikan dampak terhadap aktivitas angkutan umum konvensional.
Bus mikro yang melayani sejumlah rute di Banyumas kembali merasakan peningkatan jumlah penumpang setelah layanan Trans Banyumas berhenti sementara sejak Minggu (30/8).
Kondisi tersebut terlihat pada Rabu (2/9), ketika bus mikro yang melayani rute Terminal Kejawar-RSUD Banyumas hingga Terminal Bulupitu Purwokerto mulai kembali diminati masyarakat.
Sejumlah sopir mengaku kendaraan mereka lebih sering terisi penumpang, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja maupun aktivitas masyarakat.
Situasi tersebut membuat operasional bus mikro dinilai lebih produktif dibandingkan ketika Trans Banyumas masih beroperasi.
Salah satu sopir bus mikro, Tuhardi, mengatakan terdapat perubahan yang cukup terasa sejak layanan Trans Banyumas dihentikan sementara.
“Jelas ada perbedaannya, sejak bus Trans Banyumas berhenti sementara, penumpang bus mikro mulai ramai lagi,” kata Tuhardi, Rabu (2/9), di kawasan Terminal Kejawar-RSUD Banyumas.
Meningkatnya jumlah penumpang turut membuka peluang peningkatan pendapatan bagi sopir bus mikro.
Meski pemasukan setiap hari tidak selalu sama, peluang memperoleh penumpang kini lebih besar dibandingkan ketika terdapat layanan Trans Banyumas di jalur yang sama.
Sopir bus mikro lainnya, Yadi, juga merasakan perubahan tersebut. Menurut dia, keberadaan Trans Banyumas sebelumnya membuat persaingan antar moda transportasi semakin ketat.
Angkutan umum konvensional seperti bus mikro harus bersaing mendapatkan penumpang dengan layanan bus yang memiliki sistem operasional berbeda.
“Tidak ada Trans Banyumas, penumpang bus mikro yang sebelumnya hilang sekarang muncul lagi,” ujar Yadi.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat bus mikro menjadi satu-satunya pilihan masyarakat.
Warga Banyumas saat ini memiliki berbagai alternatif transportasi untuk mendukung mobilitas sehari-hari.
Selain bus mikro, masyarakat dapat menggunakan transportasi berbasis aplikasi.
Pemerintah juga menyediakan bus sekolah gratis untuk kebutuhan perjalanan tertentu.
Layanan Trans Banyumas berhenti sementara mulai Minggu (30/8).
Penghentian tersebut berkaitan dengan perubahan skema pengelolaan layanan, dari sebelumnya mendapatkan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi pengelolaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
Pemkab Banyumas menyebut masa penghentian sementara diperlukan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Trans Banyumas.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, memastikan anggaran operasional untuk layanan tersebut sebenarnya telah disiapkan hingga akhir 2026.
“Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran operasional Bus Trans Banyumas sampai dengan akhir Desember 2026. Proses tersebut memerlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional Bus Trans Banyumas,” kata Omar.
Sebelumnya, subsidi Trans Banyumas dari pemerintah pusat dihentikan. Sejak April 2026, biaya subsidi layanan mulai ditanggung oleh APBD Kabupaten Banyumas.
Kebutuhan anggaran untuk mempertahankan layanan hingga akhir 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar.
Meski mengalami penghentian sementara, Pemkab Banyumas memastikan layanan Trans Banyumas tidak akan dihentikan secara permanen.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Trans Banyumas akan kembali beroperasi setelah proses transisi dan evaluasi selesai.
Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat rampung pada pertengahan September.
Namun, jika terdapat kendala dalam proses transisi, pengoperasian kembali diperkirakan paling lambat pada akhir September atau awal Oktober.
Sadewo mengatakan sejumlah aspek operasional kemungkinan akan disesuaikan setelah layanan sepenuhnya berada dalam pengelolaan pemerintah daerah.
“Penyesuaian jumlah dan koridor dan tarif. Kalau sudah dipegang Pemda mungkin tarif akan disesuaikan, koridor yang sepi mungkin dikurangi,” jelasnya.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas layanan dan kemampuan anggaran daerah.
Menurut Sadewo, perubahan mekanisme pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah membuat aspek administrasi dan keuangan perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan.
“Harus dipastikan, agar pengelolaannya tidak melanggar aturan. Pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah itu berbeda,” paparnya.
Sadewo juga telah bertemu dengan pengelola dan pengemudi Trans Banyumas pada Minggu (30/8).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat proses transisi.
“Saya akan upayakan pertengahan bulan, sudah berkomunikasi dengan provinsi, mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan sudah clear. Paling pahit ya akhir September, awal Oktober bisa jalan lagi,” ucapnya.
Pemerintah daerah berharap proses administrasi dan pengelolaan dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat tidak terlalu lama kehilangan salah satu moda transportasi publik tersebut.
Trans Banyumas selama ini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkawasan di Banyumas dan Purwokerto.
Karena itu, penghentian sementara perlu segera diakhiri agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.
Masa transisi Trans Banyumas juga menjadi perhatian karena sejumlah layanan Buy The Service (BTS) di daerah lain mengalami kondisi berbeda.
Sadewo menyebut layanan BTS di Makassar, Banjarmasin, dan Yogyakarta telah berhenti secara permanen.
Sementara itu, sejumlah layanan lainnya disebut mengalami penghentian sementara tanpa kepastian waktu operasional kembali.
Beberapa layanan yang disebut antara lain Biskita Trans Pakuan di Bogor, Trans Semanggi Suroboyo di Surabaya, Trans Metro Dewata di Bali, Trans Metro Pasundan di Bandung, Batik Solo Trans di Surakarta, serta layanan transportasi di Medan dan Palembang.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar Trans Banyumas tetap dipertahankan.
Sadewo menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk melanjutkan layanan tersebut karena masih dibutuhkan masyarakat Banyumas.
“Layanan Trans Banyumas akan terus berjalan karena menjadi salah satu layanan publik yang banyak diakses oleh masyarakat Banyumas,” ujarnya.
Selama Trans Banyumas berhenti sementara, bus mikro menjadi salah satu moda transportasi yang kembali mendapat ruang untuk melayani masyarakat.
Peningkatan jumlah penumpang memberikan angin segar bagi sopir angkutan konvensional yang sebelumnya menghadapi persaingan ketat dengan layanan transportasi publik lainnya.
Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan dapat kembali berubah setelah Trans Banyumas beroperasi.
Masyarakat nantinya kembali memiliki lebih banyak pilihan moda transportasi sesuai kebutuhan, rute, waktu perjalanan, dan tarif.
Bagi Pemkab Banyumas, tantangan utama saat ini adalah memastikan proses transisi pengelolaan Trans Banyumas berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga keberlanjutan layanan.
Sementara bagi angkutan umum konvensional, meningkatnya penumpang selama masa penghentian Trans Banyumas menjadi peluang untuk kembali memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Dengan target pengoperasian kembali pada akhir September atau awal Oktober 2026, masa transisi ini menjadi periode penting bagi masa depan transportasi publik di Banyumas.
Pemerintah diharapkan mampu menghasilkan skema pengelolaan yang berkelanjutan sehingga layanan Trans Banyumas tetap berjalan, sementara keberadaan angkutan umum lainnya juga dapat terus berkembang. (fij/stch/dda)