BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Kabar baik bagi masyarakat pengguna transportasi umum di Banyumas.
Trans Banyumas dipastikan tetap beroperasi meskipun pemerintah pusat tidak memberikan dukungan anggaran untuk menutup kebutuhan operasional layanan tersebut.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan moda transportasi massal tersebut tetap mengaspal dan melayani masyarakat.
Untuk mengatasi kekurangan biaya operasional, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan efisiensi sejumlah pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kekurangan anggaran operasional Trans Banyumas yang mencapai sekitar Rp13 miliar disebut telah diselesaikan melalui pengalihan dan efisiensi sejumlah pos anggaran daerah.
“Trans Banyumas (terus jalan),” kata Sadewo.
Sadewo mengatakan, pihaknya sebenarnya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran bagi keberlangsungan layanan Trans Banyumas.
Namun, hingga mendekati batas waktu yang diharapkan, pemerintah pusat belum dapat memberikan dukungan dana karena kondisi keuangan yang terbatas.
“Memang saya sampai detik-detik terakhir terus komunikasi ke pusat. Ternyata pusat tidak ada duit,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mencari alternatif pembiayaan agar pelayanan transportasi publik tidak terhenti.
Sadewo kemudian menginstruksikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas untuk melakukan penyesuaian anggaran.
Sejumlah pos belanja daerah yang dinilai dapat diefisienkan kemudian dialihkan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional Trans Banyumas.
“Saya meminta BKAD bagaimanapun caranya mengalah demi kepentingan masyarakat. Jadi kekurangan anggaran untuk Trans Banyumas sekitar Rp13 miliar, sudah beres,” tuturnya.
Keputusan mempertahankan operasional Trans Banyumas tidak terlepas dari posisi layanan transportasi massal tersebut sebagai salah satu fasilitas publik yang digunakan masyarakat.
Trans Banyumas menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-hari, termasuk perjalanan menuju pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun berbagai kawasan di wilayah Banyumas.
Karena itu, penghentian layanan akibat persoalan anggaran dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pengguna transportasi umum.
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Martha Marsikun, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima kepastian dari Bupati Banyumas mengenai keberlanjutan layanan tersebut.
Menurut Ipoeng, Trans Banyumas merupakan layanan masyarakat yang memiliki peran penting sehingga keberlangsungannya perlu dijaga.
“Karena ini adalah layanan masyarakat, dan layanan masyarakat tentunya menjadi hal yang sangat krusial dalam program beliau. Sebagai kado HUT RI ke-81 Pak Bupati sudah memberikan statement, Trans Banyumas tetap berjalan dan beroperasional,” kata dia.
Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan penghentian layanan Trans Banyumas akibat kekurangan anggaran operasional.
Keberadaan Trans Banyumas juga menunjukkan tingkat penggunaan yang cukup tinggi.
Ipoeng mengungkapkan, hingga saat ini jumlah penumpang Trans Banyumas telah mencapai sekitar 1,5 juta orang.
Angka tersebut menunjukkan bahwa layanan transportasi massal tersebut memiliki pengguna yang cukup besar dan menjadi bagian dari aktivitas mobilitas masyarakat di Banyumas.
Pengelola bahkan memasang target yang lebih tinggi untuk tahun 2026.
“Target kita tahun ini 2,2 juta orang naik Trans Banyumas,” pungkasnya.
Target tersebut berarti masih terdapat ruang bagi peningkatan jumlah penumpang sekitar 700 ribu orang hingga akhir tahun apabila dibandingkan dengan capaian yang telah dicatat saat ini.
Peningkatan jumlah penumpang diharapkan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan layanan dan peningkatan kualitas transportasi publik.
Keputusan Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran daerah untuk menutup kekurangan biaya operasional menunjukkan bahwa keberadaan transportasi massal masih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Di tengah keterbatasan dukungan anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah memilih melakukan efisiensi belanja untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan transportasi publik.
Keberlanjutan layanan tidak hanya membutuhkan armada yang tersedia, tetapi juga dukungan pembiayaan untuk operasional, pemeliharaan, sumber daya manusia, serta berbagai kebutuhan lainnya.
Dengan tambahan anggaran sekitar Rp13 miliar, Trans Banyumas dipastikan tetap melayani masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Banyumas juga masih membuka peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat apabila kondisi keuangan memungkinkan.
Sementara itu, pengelola Trans Banyumas diharapkan terus meningkatkan pelayanan agar semakin banyak masyarakat memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.
Jika target 2,2 juta penumpang pada 2026 dapat tercapai, hal tersebut akan menjadi indikator bahwa transportasi massal memiliki prospek yang kuat di Banyumas.
Bagi masyarakat, kepastian ini menjadi kabar positif karena layanan Trans Banyumas tetap dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari, meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan operasionalnya tidak berhenti. (res/stch/dda)