PURBALINGGA – Wakil Bupati Purbalingga menegaskan mekanisme baru penebusan pupuk bersubsidi yang kini lebih fleksibel.
Petani tidak lagi harus memiliki Kartu Tani, melainkan cukup menunjukkan KTP, bahkan bisa diwakilkan jika berhalangan.
“Ini adalah bentuk fleksibilitas nyata. Saya meminta Dinas Pertanian agar segera mensosialisasikan mekanisme ini kepada para petani,” tegas Wabup saat menghadiri Panen Raya Program Lumbung Pangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Senin (5/5/2025).
Kuota pupuk bersubsidi tahun ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 9,55 juta ton secara nasional, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 4,73 juta ton.
“Dengan kebijakan dan kemudahan ini, tidak boleh ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk,” tambah Wabup.
Ia juga menyoroti kebijakan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram yang dinilai sangat membantu kesejahteraan petani, terutama saat panen raya ketika harga biasanya anjlok.
Panen raya ini merupakan hasil Program Lumbung Pangan Baznas RI yang melibatkan Gapoktan Citra dengan 250 petani anggota dan luas lahan 150 hektar.
Varietas padi yang ditanam adalah Inpari Nutri Zinc yang kaya kandungan zinc untuk membantu penanganan stunting pada anak.
Program ini merupakan kolaborasi Baznas RI dan Baznas Kabupaten Purbalingga dengan total dana Rp848.050.000, dimana Rp698.050.000 dari Baznas RI digunakan untuk inisiasi program, monitoring, dan pendampingan, sementara Rp150 juta dari Baznas Purbalingga dialokasikan untuk sarana produksi dan peningkatan kapasitas petani.
Pimpinan Baznas RI Kolonel (Purn) Nur Chamdani menekankan pentingnya optimalisasi zakat mengingat potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun namun baru 12% yang terealisasi.
“Potensi besar ini jika dikelola maksimal, bisa menjadi kekuatan ekonomi umat,” ujarnya.
Deputi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas RI Imdadun Rahmat menambahkan kegiatan ini merupakan panen ke-8 dari 9 titik program Lumbung Pangan Baznas RI, dan tahun 2025 akan diperluas ke 10 titik baru secara nasional. (amr)
