BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk potensi bencana alam dan kekeringan akibat fenomena El Nino.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan anggaran tersebut telah tersedia dalam pos kebencanaan APBN 2026.
Pemerintah juga menyiapkan fleksibilitas anggaran agar dana dapat digunakan untuk merespons kondisi yang berkembang di lapangan.
“Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana,” ujar Suahasil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Menurut Suahasil, fleksibilitas menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran kebencanaan.
Hal tersebut diperlukan karena jenis dan skala bencana dapat berubah sehingga pemerintah perlu menyesuaikan respons berdasarkan kebutuhan.
Suahasil menjelaskan, anggaran yang tersedia harus mampu merespons berbagai situasi darurat.
Tidak hanya bencana alam, pemerintah juga perlu mengantisipasi kondisi kekeringan yang berpotensi muncul akibat perubahan pola cuaca dan fenomena El Nino.
“Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan, untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, situasi kekeringan, dan yang lainnya yang harus kita tangani,” ungkapnya.
Fleksibilitas tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan penggunaan anggaran ketika muncul kebutuhan mendesak.
Dengan demikian, penanganan tidak hanya dilakukan setelah dampak bencana meluas, tetapi juga dapat diarahkan untuk mengantisipasi risiko yang muncul.
Pemerintah menghadapi berbagai risiko bencana yang dapat memberikan tekanan terhadap masyarakat maupun belanja negara.
Karena itu, ketersediaan anggaran darurat menjadi salah satu bagian dari pengelolaan fiskal untuk menghadapi kondisi yang sulit diprediksi.
Suahasil menegaskan tekanan akibat berbagai kejadian tak terduga perlu ditangani agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Pressure (tekanan) dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat,” katanya.
Meski memastikan anggaran kebencanaan telah tersedia dalam APBN 2026, Suahasil belum membeberkan secara rinci berapa nominal yang secara khusus disiapkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan.
Karena itu, angka tertentu tidak dapat langsung disebut sebagai anggaran khusus El Nino hanya berdasarkan pernyataan mengenai fleksibilitas anggaran kebencanaan.
Dokumen pemerintah memang menunjukkan adanya sejumlah instrumen pembiayaan untuk penanggulangan bencana dalam APBN 2026.
Kementerian Keuangan sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) dan Cadangan Bencana untuk mendukung respons terhadap bencana.
Selain itu, dokumen APBN 2026 juga memuat mekanisme dana bersama penanggulangan bencana yang dikelola secara khusus.
Namun, penggunaan dana tersebut dapat bergantung pada jenis kejadian, tingkat kedaruratan, serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Potensi kekeringan menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap berbagai sektor.
Kondisi tersebut antara lain dapat memengaruhi ketersediaan air dan aktivitas masyarakat, termasuk sektor pertanian.
Pemerintah perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan perkembangan kondisi di masing-masing daerah.
Karena karakteristik bencana berbeda-beda, kebutuhan anggaran juga tidak selalu sama.
Suahasil menyampaikan bahwa fleksibilitas APBN diperlukan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada satu jenis kondisi darurat.
Anggaran dapat diarahkan sesuai situasi yang berkembang, termasuk ketika terjadi bencana alam maupun kekeringan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah perhatian pemerintah terhadap risiko cuaca ekstrem dan El Nino.
Pemerintah sebelumnya juga telah menempatkan pembiayaan kebencanaan sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko fiskal.
Dengan adanya anggaran kebencanaan yang fleksibel, pemerintah memiliki ruang untuk merespons kebutuhan yang muncul.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kecepatan penyaluran dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Ketersediaan anggaran bencana menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menghadapi kejadian yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi.
Pengelolaan dana tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi fiskal secara keseluruhan.
Pemerintah perlu menjaga agar respons terhadap bencana tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan keberlanjutan APBN.
Di sisi lain, keterlambatan penanganan dapat memperbesar dampak ekonomi dan sosial apabila bencana berkembang menjadi lebih luas.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga fleksibilitas anggaran untuk menghadapi berbagai tekanan yang muncul sepanjang pelaksanaan APBN 2026.
Untuk saat ini, pemerintah belum memberikan rincian nominal yang secara spesifik diperuntukkan bagi penanganan El Nino.
Yang telah ditegaskan adalah keberadaan anggaran kebencanaan dalam APBN 2026 serta kebutuhan menjaga fleksibilitas agar anggaran dapat merespons situasi yang berkembang.
Dengan demikian, kebijakan anggaran menghadapi El Nino tidak berdiri sebagai satu pos yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari mekanisme penanggulangan bencana dan pengelolaan risiko dalam APBN 2026. (*/stch/dda)