BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi lebih besar terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027.
Anggaran yang sebelumnya disepakati sekitar Rp240 triliun dinilai masih dapat ditekan hingga berada di bawah Rp200 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efisiensi tersebut berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp40 triliun.
Penghematan dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan program serta pemanfaatan teknologi.
“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tetapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensinya dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Purbaya, peluang penghematan anggaran Makan Bergizi Gratis telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
Pemerintah menilai efisiensi masih dapat dilakukan tanpa mengurangi sasaran penerima maupun kualitas layanan yang diberikan melalui program tersebut.
“Sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, efisiensi terhadap anggaran MBG sebenarnya telah dilakukan beberapa kali. Pada tahap awal, anggaran program tersebut berada di kisaran Rp330 triliun.
Setelah dilakukan penyesuaian, anggaran kemudian turun menjadi sekitar Rp260 triliun.
Pemerintah kembali melakukan efisiensi sehingga alokasinya berada di kisaran Rp240 triliun.
Kini, pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut pada tahun anggaran 2027.
Jika target tersebut terealisasi, anggaran MBG dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Dengan asumsi anggaran awal sekitar Rp240 triliun, efisiensi tersebut berpotensi memberikan penghematan lebih dari Rp40 triliun bagi keuangan negara.
Efisiensi menjadi perhatian penting karena program MBG merupakan salah satu program pemerintah dengan kebutuhan anggaran yang besar.
Rencana efisiensi tersebut sejalan dengan struktur anggaran Badan Gizi Nasional 2027 yang disampaikan Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Total anggaran BGN mencapai sekitar Rp240,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp232,88 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Dengan demikian, sekitar 96,95 persen dari total anggaran BGN digunakan untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, sekitar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk pembenahan manajemen.
Besarnya porsi anggaran MBG menunjukkan bahwa program tersebut masih menjadi fokus utama Badan Gizi Nasional.
Sudaryono mengatakan sekitar 97 persen anggaran BGN pada akhirnya dikonversi menjadi menu MBG yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Bisa dilihat memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97% itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat, baik itu peserta didik maupun penerima manfaat yang non-peserta didik, seperti 3B tadi,” ujar Sudaryono.
Selain rencana efisiensi lanjutan, BGN sebelumnya telah melakukan penghematan pada komponen bantuan pemerintah untuk program MBG.
Sudaryono menyebut terdapat efisiensi sekitar Rp30 triliun. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp265,5 triliun ditekan menjadi sekitar Rp232,5 triliun.
“Terdapat efisiensi sebesar Rp 30 triliun khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG, yang dari semula Rp 265,5 triliun menjadi Rp 232,5 triliun,” kata Sudaryono.
Efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan anggaran negara di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program MBG.
Dari total anggaran BGN sekitar Rp240,2 triliun, belanja barang mencapai sekitar Rp233,12 triliun. Sementara belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp7,08 triliun.
Meskipun pemerintah berencana menekan anggaran, efisiensi tidak ditujukan untuk mengurangi sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Program tersebut tetap menyasar peserta didik serta kelompok masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat non-peserta didik.
Kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, juga menjadi bagian dari sasaran program MBG.
Pemerintah berupaya agar penghematan anggaran dilakukan melalui perbaikan sistem pelaksanaan, bukan dengan mengurangi kualitas makanan maupun kelompok penerima manfaat.
Dengan pendekatan tersebut, efisiensi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi APBN tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Untuk memastikan efisiensi tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan anggaran, Kementerian Keuangan juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
Pegawai Kemenkeu di daerah akan dilibatkan untuk melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Pemantauan tersebut dilakukan secara bergilir untuk melihat pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi persoalan di lapangan.
“Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir,” kata Purbaya.
Pengawasan SPPG diharapkan dapat membantu memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Selain itu, pemantauan langsung juga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi biaya dan memperbaiki kinerja program.
Selain pengawasan, pemerintah akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi program Makan Bergizi Gratis.
Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu pemerintah mengelola program dengan lebih efektif, mulai dari pengawasan hingga pelaksanaan di berbagai daerah.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar dan cakupan program yang luas, sistem pengelolaan yang efisien menjadi salah satu kebutuhan penting.
Pemerintah berharap kombinasi antara efisiensi anggaran, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan SPPG dapat menekan biaya pelaksanaan MBG tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Apabila efisiensi berhasil dilakukan sesuai target, pemerintah berpeluang memperoleh ruang fiskal tambahan dalam APBN 2027.
Anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp240 triliun bahkan dinilai dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
Dengan demikian, pemerintah berpotensi menghemat lebih dari Rp40 triliun sekaligus tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis sesuai sasaran yang telah ditetapkan. (*/stch/dda)