BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini berada di tengah tekanan anggaran yang signifikan saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027.
Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 165 miliar pada tahun 2026 berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun-tahun mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang berlangsung di Pendopo Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, pada hari Jumat, 27 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Amalia menekankan bahwa penurunan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan bagi pihak-pihak tertentu untuk saling menyalahkan di kalangan internal pemerintah daerah.
Dia meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) mampu beradaptasi dengan situasi yang ada, melakukan penyesuaian program, serta memaksimalkan kreativitas dalam pengelolaan anggaran yang semakin terbatas.
“Kita harus melakukan modifikasi dan penyesuaian agar program prioritas masyarakat tetap berjalan,” ungkapnya.
Meskipun ruang fiskal semakin menyempit, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga pembangunan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama.
Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah mengalokasikan anggaran minimal sebesar Rp 100 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2027.
Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan alokasi dana pada tahun 2023–2024, yang berada di bawah Rp 50 miliar.
Amalia juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan di wilayah tersebut.
Ketepatan data dianggap sebagai kunci utama agar bantuan sosial dan berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memulai proyek percontohan untuk memperbarui data di sejumlah desa.
Ia mengingatkan masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur saat petugas sensus melakukan pengumpulan data.
Tingkat pengangguran terbuka di Banjarnegara masih berada pada angka 5,39 persen, sebuah kondisi yang menjadi sorotan bagi Bupati Amalia.
Ia mencatat bahwa rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri tidak hanya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas tetapi juga terkait dengan persoalan etos kerja masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak tertarik bekerja di sektor pabrik.
Program pengembangan ekonomi kreatif ini direncanakan akan melibatkan berbagai asosiasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Dengan melibatkan pelaku usaha dalam perencanaan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha mandiri.
Kepala Baperida Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Tujuan dari musyawarah ini bukan hanya sekadar agenda tahunan tetapi merupakan kesempatan penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Musrenbang ini adalah wadah untuk menyatukan suara masyarakat dengan rencana pembangunan daerah,” ujarnya tegas.
Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam perencanaan pembangunan.
Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dan kebijakan dapat diterima dan bermanfaat secara luas.
Melihat ke depan, Bupati Amalia percaya bahwa meski ada banyak tantangan di depan mata, kekuatan kolaborasi antara semua pihak akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah-masalah yang ada.
Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, harapannya adalah semua program prioritas dapat terlaksana dengan baik. (jud/stch/dda)
