BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Dalam langkah strategis menuju tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan kebijakan kepegawaian yang berfokus pada konsep zero growth.
Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dengan tujuan tidak ada penambahan pegawai secara signifikan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cilacap, Bayu Prahara, menjelaskan bahwa skema ini akan mengacu pada jumlah pegawai yang pensiun sebagai acuan utama dalam pengadaan pegawai baru.
“Konsepnya adalah zero growth, jadi kami berupaya menjaga jumlah pegawai tetap seimbang. Ketika ada pegawai yang pensiun, itu menjadi dasar untuk pengisian formasi baru,” jelas Bayu.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Cilacap berusaha memastikan kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa harus melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja yang sudah ada.
Bayu juga mengungkapkan bahwa BKPSDM telah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengenai pendataan pegawai yang akan memasuki masa pensiun.
Dari hasil laporan tersebut, diketahui bahwa jumlah total pegawai yang akan pensiun mencapai 543 orang.
Ini merupakan angka signifikan yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merencanakan pengisian jabatan-jabatan kosong.
Meski begitu, terkait dengan pelaksanaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), pihak BKPSDM masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah pembukaan formasi CPNS akan dilakukan pada tahun 2026 atau 2027.
“Kami belum bisa memastikan kapan waktunya, apakah itu akan terjadi di tahun 2026 atau 2027. Namun secara perencanaan, kami sudah menyiapkannya,” kata Bayu menambahkan.
Dalam konteks anggaran, Bayu menyampaikan bahwa dana untuk pegawai yang pensiun sebenarnya telah dialokasikan sebelumnya.
Hal ini bertujuan agar ketika formasi CPNS dibuka, proses pengisian jabatan dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Pegawai yang pensiun sudah dianggarkan. Jadi nanti tinggal diganti dengan nama baru dari peserta yang lolos CPNS,” jelasnya.
Kebijakan terbaru dari Kemenpan RB juga menunjukkan arah rekrutmen ASN yang lebih mengutamakan lulusan baru (fresh graduate).
Ini merupakan langkah strategis guna memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk bergabung dalam birokrasi pemerintahan.
“Tujuannya adalah agar proses regenerasi ASN dapat berjalan optimal, sekaligus menjaga efektivitas dan efisiensi jumlah pegawai di lingkungan pemerintah daerah,” pungkas Bayu.
Pentingnya strategi zero growth dalam kebijakan kepegawaian ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi Pemkab Cilacap namun juga bagi masyarakat luas.
Dengan mempertahankan keseimbangan jumlah ASN tanpa penambahan signifikan, diharapkan kualitas pelayanan publik tetap terjaga dengan baik. (jul/stch/dda)
