BANYUMASEKSPRES.ID, Menjelang pergantian tahun 2026, pemerintah mengambil keputusan besar dengan memastikan enam program bansos utama seperti PKH dan BPNT tetap berjalan, sementara dua jenis bantuan populer resmi dihentikan, mengarahkan anggaran pada program lebih struktural dan tepat sasaran.
Pada tahun anggaran 2026, alokasi perlindungan sosial naik 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun, dengan target menjaga daya tahan sekitar 100 juta keluarga rentan di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menjelang akhir 2025, penyaluran PKH dan BPNT dikebut agar seluruh KPM penerima bantuan memperoleh haknya sesuai jadwal dan tidak ada yang tertinggal dalam mekanisme pencairan.
Enam Program Bansos yang Dipastikan Lanjut Sepanjang 2026
Anggaran bansos 2026 naik signifikan karena enam program utama tetap dipertahankan, memastikan KPM penerima bantuan tetap mendapatkan manfaat rutin sesuai kebutuhan dan periode masing-masing.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH tetap menjadi tulang punggung bansos bersyarat di Indonesia dengan target 10 juta KPM penerima bantuan, nominal Rp225.000–Rp1.000.000 per tahap, dicairkan empat kali setahun.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT tetap berjalan dengan skema saldo elektronik KKS, menjangkau 18 juta KPM, dengan nilai bantuan Rp200.000–Rp600.000 per bulan, mempermudah akses pangan tanpa antre manual.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP mendukung siswa SD hingga mahasiswa, menargetkan 20 juta pelajar, dengan nominal Rp450.000–Rp1.000.000 yang dicairkan di awal tahun ajaran agar pendidikan tetap terjangkau bagi KPM penerima bantuan.
4. Penerima Bantuan Iuran JKN (PBI-JKN)
Iuran BPJS bagi masyarakat miskin tetap ditanggung negara, mencakup 90 juta peserta, dengan iuran per orang Rp42.000 per bulan, menjaga akses layanan kesehatan bagi keluarga rentan.
5. ATENSI & Rehabilitasi Sosial PMKS
Program ini menyasar lansia, disabilitas, dan korban bencana sosial, dengan target 1 juta penerima, bantuan berupa alat bantu, pelatihan kerja, hingga dukungan pangan bergizi.
6. Bansos Beras 10 Kg Situasional
Bantuan beras tetap disalurkan jika terjadi kerawanan pangan atau kondisi khusus, melalui penyaluran Bulog, memastikan KPM penerima bantuan tetap mendapat pangan pokok sesuai kebutuhan mendesak.
Digitalisasi Bansos 2026 dengan Perlinsos Digital
Tahun 2026 menjadi tonggak baru karena seluruh bansos masuk sistem terpadu Perlinsos Digital, menyatukan data penerima berbasis DTSEN BPS dan AI untuk meminimalkan data ganda, selisih penerima, dan salah sasaran.
Uji coba di Banyuwangi mencatat akurasi 90 persen, mendorong pemerintah memperluas implementasi ke 32 daerah pilot seperti Surabaya, Malang, hingga Mojokerto mulai Februari 2026, memungkinkan pendaftaran bansos via ponsel dengan verifikasi otomatis.
Sistem digital ini diperkirakan mampu menghemat Rp10 triliun per tahun dari pengurangan kebocoran dan ketidaktepatan sasaran, sekaligus memastikan KPM penerima bantuan mendapatkan haknya secara efisien dan transparan.
Dua Bantuan Populer yang Dihentikan Mulai 2026
1. BLT Kesra
BLT Kesra senilai Rp900 ribu (3 bulan sekaligus) yang cair di 2025 tidak berlanjut karena bersifat sementara dan fokus anggaran dialihkan ke bansos struktural, dengan pencairan terakhir hingga akhir Desember 2025 dan kemungkinan susulan awal Januari 2026.
2. Bantuan Beras 20 Kg & Minyak Goreng 4 Liter
Bantuan pangan khusus yang disalurkan sepanjang 2025 ini resmi dihentikan pada 2026, sebelumnya diberikan kepada KPM BPNT di wilayah prioritas, mengarahkan penerima ke program bansos rutin yang lebih terintegrasi.
KPM penerima bantuan harus memahami perubahan signifikan dalam bansos 2026, karena enam program utama tetap berjalan dengan alokasi anggaran yang meningkat dan digitalisasi melalui Perlinsos Digital, memastikan pencairan bantuan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Di sisi lain, penghentian dua bantuan populer—BLT Kesra dan bantuan beras 20 Kg & minyak goreng 4 liter—menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk fokus pada program yang lebih struktural, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Verifikasi data secara rutin, aktivasi rekening, dan pengecekan saldo secara berkala menjadi langkah penting agar setiap KPM dapat memanfaatkan bansos 2026 secara optimal, meminimalkan risiko kesalahan, dan menjamin bantuan sosial diterima tepat waktu.(amp)
