BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Program Smart City di Purbalingga, yang telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, kini memasuki fase baru yang signifikan.
Pada tahun 2026 mendatang, fokus pengembangan akan beralih dari tata kelola pemerintahan menuju layanan publik berbasis elektronik (SPBE).
Sebelumnya, pengembangan lebih banyak diarahkan untuk memperkuat smart governance atau tata kelola cerdas.
Dalam wawancara dengan Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Baryati menjelaskan bahwa fase awal pengembangan Smart City akan tetap berfokus pada penguatan sistem pemerintahan berbasis digital.
“Pada tahun-tahun awal kebijakan Smart City kita masih pada smart governance, sehingga fokusnya membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan administratif.
Baryati menambahkan bahwa saat ini, berbagai layanan administrasi pemerintahan telah bertransformasi dengan memanfaatkan aplikasi digital.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengadopsi teknologi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
Memasuki tahun 2026, pengembangan akan semakin menyasar layanan publik. Berbagai inovasi yang telah diterapkan mencakup penerapan e-retribusi pasar dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara elektronik.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Kepala Dinkominfo Purbalingga, R Budi Setiawan, menegaskan bahwa program Smart City mencakup berbagai dimensi yang saling terkait.
Ini meliputi aspek pemerintahan, ekonomi, masyarakat hingga lingkungan. Sejumlah inovasi juga terus dikembangkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah layanan administrasi kependudukan Anak Ceria Jipat dan Kampung Inggris Purbalingga (KEEP).
Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan serta pendidikan bahasa Inggris.
Selain itu, Pemkab juga memperkenalkan platform Kepenak Ngodene yang berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan pemberi kerja secara digital.
“Melalui berbagai inovasi tersebut kami berharap masyarakat dapat merasakan langsung kemudahan layanan serta peluang ekonomi yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujar R Budi Setiawan dengan penuh harapan.
Dalam rangka mendukung program Smart City ini, pengelolaan data juga menjadi prioritas utama.
Pemerintah daerah terus berupaya mengembangkan data sektoral dan spasial agar dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinkominfo Purbalingga, Sapto Suhardiyo, menjelaskan bahwa keamanan siber merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Sejak tahun 2023, Pemkab telah membentuk tim Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) untuk memperkuat keamanan informasi di ruang digital.
“Kami juga rutin melakukan patroli siber setiap hari untuk memantau berbagai potensi ancaman di ruang digital serta menjaga keamanan informasi,” jelasnya.
Dengan adanya tim CSIRT ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. (tya/stch/dda)
