BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Kabupaten Banyumas kini memiliki empat unit Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) yang resmi terpasang di daerah-daerah yang rawan longsor.
Pemasangan ini tersebar di beberapa lokasi strategis, yakni Desa Ketanda di Kecamatan Sumpiuh, Desa Randegan di Kecamatan Kebasen, Desa Cihonje di Kecamatan Gumelar, dan Desa Dermaji di Kecamatan Lumbir.
Proyek ini dilaksanakan oleh Balai Teknik Sabo, bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama periode 31 Juli hingga 4 Agustus 2025.
Inisiatif ini merupakah langkah maju dalam penerapan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh kementerian tersebut dan menjadi proyek percontohan nasional.
Sebagai langkah awal dari upaya mitigasi bencana secara lebih efektif, pemasangan empat titik EWS ini telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian mendalam.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Banyumas, Barkah, menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan 19 lokasi sebagai kebutuhan pemasangan EWS kepada pihak kementerian. Dari usulan tersebut, disetujui empat lokasi untuk tahap awal implementasi.
“Kami pernah berkunjung ke Yogyakarta menyampaikan kebutuhan EWS di Banyumas. Dari 19 lokasi yang kami usulkan, disetujui empat titik untuk tahap awal,” jelas Barkah kepada awak media.
Pemilihan lokasi tidak hanya didasarkan pada aspek teknis semata. Faktor kesiapan masyarakat setempat juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan titik pemasangan.
EWS dirancang untuk mengukur berbagai parameter penting seperti curah hujan, kelembaban tanah, kondisi lereng, serta pergerakan tanah yang dapat memberikan indikasi awal potensi longsor.
Ketika sensor-sensor ini menerima data dari lapangan, informasi tersebut akan diproses oleh sistem dan kemudian secara otomatis dikirimkan ke Balai Teknik Sabo untuk pemantauan lebih lanjut.
“Ketika sensor menerima data dari lapangan, sistem akan mengolahnya dan mengirimkan informasi langsung ke Balai Teknik Sabo. Data dimonitor terpusat di sana,” ungkap Barkah menambahkan.
Walaupun saat ini sistem EWS belum dilengkapi dengan sirine peringatan langsung di lapangan, masyarakat tetap dapat mengakses informasi terkini mengenai potensi bencana melalui sistem tersebut.
Dalam waktu dekat, tepatnya pada akhir Agustus mendatang, Kementerian PUPR bersama BPBD Banyumas akan melakukan sosialisasi penggunaan perangkat ini kepada masyarakat agar mereka lebih siap dan sigap dalam menghadapi kemungkinan bencana.
Biaya keseluruhan dari pemasangan EWS ini ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menandakan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana alam. Selain itu, perangkat EWS ini masuk dalam aset milik Kementerian PUPR.
Sebelumnya, Kabupaten Banyumas juga pernah mendapatkan bantuan berupa alat pengukur curah hujan yang ditempatkan di wilayah Cibangkong. Pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut sistem peringatan dini yang lebih komprehensif dan andal.
Barkah menekankan bahwa keberadaan EWS adalah langkah krusial dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di wilayah Banyumas. Ia berharap agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih cepat tentang ancaman bencana sehingga risiko dapat diminimalisir dengan baik.
“Harapannya masyarakat mendapat informasi lebih cepat. Ini bagian dari ikhtiar bersama mengurangi risiko bencana, dan tentu masyarakat juga harus ikut menjaga,” pungkasnya dengan penuh harap.
Keberadaan teknologi seperti EWS memang sangat diperlukan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi mengalami bencana tanah longsor seperti Banyumas.
Dengan adanya sistem peringatan dini ini maka harapannya akan tercipta masyarakat yang tidak hanya siap tetapi juga tanggap dalam menghadapi segala kemungkinan terkait ancaman bencana alam.
Di sisi lain keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat-alat deteksi dini tersebut secara optimal.
Melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkesinambungan maka kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana bisa terus ditingkatkan demi keselamatan bersama. (alw/stch)
