BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, kini berada di tengah pusaran kritik tajam.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Purbalingga, H Adi Yuwono SH, menuduh bupati melanggar aturan dan mengabaikan kewajiban sebagai kepala daerah.
Tuduhan ini muncul setelah berbagai persoalan terkuak akibat buruknya komunikasi dan lemahnya instruksi kepada dinas-dinas terkait. Hal ini dianggap telah mengganggu tata kelola pemerintahan di Purbalingga.
Salah satu isu yang paling mencolok adalah kembalinya pedagang kaki lima (PKL) berjualan di area Alun-alun Purbalingga.
Kawasan ini seharusnya steril dari aktivitas PKL sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019.
Namun kenyataannya, PKL kembali memenuhi area tersebut meski sudah ada proses pemindahan yang panjang ke Purbalingga Food Centre (PFC).
“PFC itu mati karena PKL bisa kembali berjualan di Alun-alun. Itu jelas melanggar kesepakatan dan melanggar Perbup Nomor 94 Tahun 2019,” ujar Adi tegas.
Adi Yuwono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Purbalingga, menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya dengan teguran resmi dan surat dari DPRD namun tidak mendapatkan respons yang diharapkan dari pemerintah daerah.
“Sudah ditegur, DPRD sudah bersurat resmi, tapi tidak direspons,” katanya dengan nada kecewa.
Selain itu, Adi mengungkapkan bahwa banyak pihak mengeluhkan sulitnya komunikasi dengan Bupati Fahmi, sehingga instruksi seringkali tidak berjalan efektif dan pengawasan di lapangan pun tersendat.
“Kalau instruksi dari pimpinan tidak jelas, ya begini hasilnya. Pelanggaran seperti PKL kembali ke Alun-alun jadi tidak terhindarkan,” tambahnya dengan nada prihatin.
Kekosongan komando dalam sejumlah dinas juga menjadi sorotan utama Adi. Ia menilai rotasi jabatan tidak memiliki arah yang jelas dan banyak posisi strategis hanya diisi oleh pelaksana tugas (plt).
“Ada bupati tapi tidak ada sistem komandonya. Ini berbahaya. Kalau pelanggaran ini dibiarkan, maka akan semakin meluas,” ungkap Adi dengan tegas.
Kritik terhadap Bupati Fahmi semakin menguat ketika ia disebut-sebut tidak menghadiri sejumlah rapat penting termasuk rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026.
Surat resmi DPRD bertanggal 24 Oktober hingga pertengahan November belum mendapat balasan dari Bupati Fahmi.
“APBD harus ditetapkan akhir bulan ini. Tapi rapat-rapat penting justru tanpa kehadiran bupati. Ini sudah meninggalkan kewajiban sebagai bupati dan itu bagian dari pelanggaran,” tegas Adi lagi.
Adi Yuwono menyatakan bahwa kondisi stagnasi pemerintahan saat ini berpotensi besar menghambat banyak program pembangunan di Purbalingga.
Termasuk slogan pembangunan “Alus Dalane Kepenak Ngodene” yang menurutnya hanya akan menjadi sekadar jargon tanpa realisasi nyata jika situasi ini terus berlanjut.
Upaya awak media untuk mendapatkan konfirmasi dari Bupati Fahmi Muhammad Hanif hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil. Pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor pribadi bupati tak kunjung dibalas.
Bahkan Banyumas Ekspres sudah mencoba menghubungi Bupati Fahmi melalui telepon sejak siang hingga malam hari, namun tetap tidak mendapat jawaban.
Ajudan bupati saat dimintai keterangan menyebutkan bahwa Bupati sedang istirahat sehingga tidak bisa memberikan tanggapan langsung terhadap berbagai kritik yang dilontarkan kepadanya.
“Ijin mas, sepertinya beliau sedang istirahat di dalam kamar,” demikian isi pesan dari ajudan bupati.
Ketidakmampuan Bupati Fahmi untuk merespons masalah-masalah ini menjadi perhatian publik dan memicu diskusi lebih lanjut mengenai efektivitas kepemimpinan daerah dalam menangani tantangan administratif serta memastikan keberlangsungan program pembangunan yang telah direncanakan.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah kini semakin terlihat jelas dengan adanya serangkaian protes dan kritik terbuka dari berbagai kalangan termasuk anggota dewan perwakilan rakyat setempat serta warga Purbalingga sendiri yang merasakan dampaknya secara langsung.
Dengan situasi seperti ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna memulihkan komunikasi efektif antara pemimpin dan bawahannya agar segala bentuk kebijakan dapat dijalankan secara optimal. (bdg/bay/dda)
