BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Ancaman bencana alam yang sering kali melanda wilayah selatan Jawa Tengah telah menjadi pendorong bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dan Cilacap untuk memperkuat kerja sama dalam penanggulangan bencana.
Dalam upaya meningkatkan koordinasi lintas wilayah saat terjadi keadaan darurat, kedua daerah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Acara penandatanganan tersebut berlangsung di Aula Elwasi BPBD Banjarnegara pada Rabu, 3 Juni 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, menjelaskan bahwa bencana tidak mengenal batasan wilayah administrasi.
Oleh karena itu, kerja sama antara daerah menjadi sangat penting untuk mempercepat penanganan dalam situasi darurat.
“Ketika terjadi bencana di Cilacap, Banjarnegara siap membantu sesuai kemampuan yang kami miliki. Begitu juga sebaliknya. Dasarnya adalah kemanusiaan,” ungkap Aji dengan tegas.
Sinergi antara kedua daerah ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, Banjarnegara pernah mengirimkan bantuan kebutuhan pangan ketika terjadi bencana di luar daerah.
Di sisi lain, Cilacap juga telah memberikan dukungan logistik saat Banjarnegara menghadapi bencana longsor.
Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah memiliki komitmen yang kuat dalam saling membantu menghadapi ancaman bencana.
Aji menambahkan bahwa karakteristik ancaman bencana di Banjarnegara dan Cilacap memiliki banyak kesamaan.
Keduanya sama-sama rawan terhadap longsor, banjir, dan cuaca ekstrem meskipun kondisi geografisnya berbeda.
“Banjarnegara tidak memiliki pantai tetapi memiliki kawasan gunung berapi. Sementara Cilacap memiliki garis pantai yang panjang tetapi tidak memiliki gunung berapi. Meski berbeda, ancaman bencananya relatif sama sehingga membutuhkan pola penanganan yang terintegrasi,” ujarnya menjelaskan kompleksitas situasi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengungkapkan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi yang selama ini sudah berlangsung secara informal.
“Kerja sama ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kolaborasi, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Taryo penuh keyakinan.
Melalui kesepakatan tersebut, kedua daerah juga membuka ruang untuk pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas personel dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan.
Pemanfaatan sumber daya secara bersama juga menjadi salah satu fokus utama dari perjanjian ini.
Dengan adanya kerja sama yang lebih formal melalui PKS ini diharapkan akan ada peningkatan efektivitas dalam penanganan bencana di masa mendatang. (*/stch/dda)
