BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saefulloh Yusuf, melakukan dialog produktif dengan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Banyumas.
Dalam kesempatan tersebut, ia membahas upaya menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi yang tepat sasaran dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Menteri Saefulloh, kemiskinan di Indonesia kini mencapai 8,57 persen, dengan sekitar 24 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan.
Tiga provinsi dengan jumlah kemiskinan terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat, yang juga memiliki kepadatan penduduk tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan intervensi yang lebih terstruktur dan pendampingan yang efektif agar kemiskinan bisa ditekan lebih lanjut.
“Fakir miskin di Indonesia menurun dari 9,3 persen menjadi 8,57 persen. Kami optimis, jika seluruh program ini terintegrasi dengan baik, angka kemiskinan bisa terus menurun. Insya Allah, di akhir tahun kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden,” ujar Saefulloh Yusuf.
Menteri Sosial juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sosial.
Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan digantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang akan mencakup data dari berbagai lembaga, kementerian, serta pemerintah daerah.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah adanya kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
“Data yang kami gunakan bersifat dinamis, selalu diperbarui setiap hari. Ada yang meninggal, ada yang naik kelas, ada yang bekerja ke luar negeri. Semua perubahan ini akan diupdate melalui aplikasi maupun jalur RT/RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan kementerian,” jelas Saefulloh.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkan, seperti lansia, disabilitas, dan keluarga miskin.
Pendamping yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun diharapkan bisa membantu mencapai target graduasi, yakni meningkatkan 10 orang per tahun untuk naik kelas dalam penerimaan bantuan.
Banyumas juga mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung program perlindungan sosial.
Total anggaran yang disalurkan untuk sembako mencapai 584 milyar untuk 242.719 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan tambahan 4 milyar untuk yatim, serta total anggaran sekitar 890 milyar untuk 251.023 KPM.
Anggaran tersebut juga masih ditambah untuk jaminan Kesehatan melalui, sehingga alokasi anggaran untuk Banyumas lebih dari Rp 1 Triliun.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan jumlah kemiskinan di Banyumas bisa lebih ditekan dan masyarakat dapat lebih mandiri.
“Jika penurunan kemiskinan tidak efektif, maka yang perlu dievaluasi adalah pelaksanaan program dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami berharap semua pihak bisa menyinergikan data ini untuk mencapai hasil yang maksimal,” tandas Menteri Sosial Saefulloh Yusuf.
Pemberdayaan sosial, termasuk rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan, menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Bagi mereka yang berhasil graduasi, bantuan yang diberikan akan beralih ke modal usaha dan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri.
