BANYUMASEKSPRES.ID, SEMARANG – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para produsen di Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi baru-baru ini menyetujui Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026.
Keputusan ini memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang dinilai sebagai pilar utama pengembangan ekonomi daerah.
Langkah strategis ini dipandang sebagai respons terhadap tantangan kedaulatan pangan yang semakin mendesak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menekankan bahwa fokus Renja tersebut merupakan hasil dari penyerapan aspirasi intensif dari berbagai daerah pemilihan.
“Persetujuan Renja 2026 ini bukan hanya formalitas administrasi, melainkan sebuah peta jalan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” ujar Setya Arinugroho dalam rapat paripurna tersebut.
Dengan target ambisius mencapai produksi padi sebesar 11,8 juta ton pada tahun 2025, DPRD berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan produksi di tahun-tahun mendatang.
Meski kontribusi Jawa Tengah sudah signifikan dengan produksi padi mencapai sekitar 8,85 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2024, Setya mengakui bahwa tantangan di lapangan masih tinggi.
Salah satunya adalah masalah distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi yang sering menjadi keluhan petani.
Oleh karena itu, DPRD akan fokus pada pengawasan ketat distribusi pupuk bersubsidi agar tepat waktu dan sasaran.
Dalam konteks itu, Renja 2026 menekankan pentingnya percepatan perbaikan jaringan irigasi serta penyaluran bantuan bibit unggul.
Langkah-langkah ini dianggap mendesak guna menjamin kelangsungan produktivitas sektor pertanian di provinsi ini.
Lebih dari itu, perhatian serius juga diberikan kepada sektor peternakan dan perikanan.
Setya Arinugroho menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dan terjangkau serta program kesehatan hewan secara berkala.
“Kami juga akan mendorong peningkatan fasilitas penangkapan ikan yang modern bagi nelayan,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Penyusunan Renja DPRD 2026 ini diupayakan selaras dengan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Upaya ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih program serta memastikan penggunaan anggaran pembangunan yang efisien dan hasil nyata bagi masyarakat.
Setya menegaskan bahwa seluruh program melalui Renja 2026 berfokus pada peningkatan produksi dan efisiensi kerja yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sektor primer.
“Fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang tepat waktu, perbaikan irigasi, dan penyediaan pakan ternak adalah janji kami kepada para petani, peternak, dan nelayan,” ungkapnya.
Dengan pengawasan anggaran yang ketat dari DPRD, Setya berharap masyarakat dapat langsung merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut.
“Melalui pengawasan anggaran yang ketat, kami ingin masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan yang telah kami tetapkan,” pungkasnya menekankan pentingnya peran pengawasan sebagai kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. (ads/dda)
