BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan dan kesetaraan dengan guru di bawah naungan Dinas Pendidikan, ratusan guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Cilacap pada Kamis (16/10).
Aksi ini menyoroti perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara guru madrasah dan guru negeri, yang selama ini menjadi isu krusial di dunia pendidikan Indonesia.
Aksi damai tersebut diprakarsai oleh Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cilacap dan berlangsung dengan tertib.
Sejak pagi hari, alun-alun Cilacap dan area Pendapa Wijayakusuma telah dipenuhi oleh para guru yang berseragam rapi sambil membawa spanduk berisi tuntutan keadilan.
Selain itu, mereka juga melantunkan salawat dan doa sebagai bentuk harapan agar aspirasi mereka didengar oleh pihak berwenang.
Ketua PGM Cilacap, Fatkhudin, menyatakan bahwa perjuangan guru madrasah masih belum usai.
Menurutnya, meskipun mereka bekerja dengan tanggung jawab yang setara dengan guru negeri, kesejahteraan yang diterima masih jauh tertinggal.
“Jumlah guru madrasah di Cilacap mencapai 4.900 orang. Sebagian besar belum pernah menerima bantuan rutin. Kami menuntut adanya bantuan transportasi, bantuan operasional madrasah, Program Indonesia Pintar (PIP), jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta pengangkatan menjadi PPPK,” ujarnya.
Hambatan utama dalam pengangkatan guru madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terletak pada regulasi Undang-Undang Guru dan Dosen.
Namun demikian, PGM bertekad untuk memperjuangkan hal ini hingga tingkat nasional.
“Kami sudah berencana audiensi ke Jakarta pada 30 Oktober nanti, untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo,” tambah Fatkhudin.
Ini menunjukkan tekad kuat para guru madrasah dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Fatkhudin juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya, Pemkab Cilacap sempat memberikan insentif sebesar Rp150 ribu per bulan bagi guru madrasah. Namun sayangnya program tersebut hanya berlangsung selama satu tahun.
“Tahun ini kami mengusulkan Rp250 ribu per bulan, tapi kemampuan daerah baru Rp100 ribu plus BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun belum sesuai harapan, kami menghargai komitmen pemerintah daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman turut menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan para guru madrasah dengan penuh semangat solidaritas.
“Apa yang disampaikan teman-teman PGM adalah aspirasi yang baik. Ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi kami di daerah tetap akan memberi dukungan sesuai kemampuan,” ujar Syamsul.
Bupati Syamsul menegaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim kecil bersama PGM untuk memperjuangkan aspirasi para guru madrasah hingga ke pemerintah pusat.
“Saat ini kami sedang membahas perubahan TKD dan APBD. Aspirasi teman-teman guru madrasah akan kami masukkan agar bisa jadi bahasan di dewan. Kalau kondisi keuangan memungkinkan tentu akan kami upayakan tambahan,” jelasnya.
Syamsul juga memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru madrasah akan menjadi tanggungan Pemkab serta insentif sebesar Rp100 ribu per bulan akan segera direalisasikan.
Dengan segala usaha dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta tekad kuat dari para guru madrasah sendiri untuk terus menyuarakan hak-hak mereka hingga ke tingkat nasional. (jul/dda)
