BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga fokus pada penguatan peran Palang Merah Indonesia (PMI) hingga tingkat kecamatan.
Itu dilakukan agar organisasi ini tidak hanya menjadi bagian dari struktur formal, tetapi juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan situasi darurat dan bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, saat membuka Musyawarah Kerja Kabupaten (Mukerkab) PMI Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Ardilawet Setda Purbalingga pada Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Dimas menjelaskan bahwa keberadaan PMI di tingkat kecamatan harus bisa berfungsi sebagai pusat komando taktis pertama ketika bencana atau keadaan darurat terjadi di wilayah masing-masing.
“PMI kecamatan diharapkan bisa menjadi pusat komando taktis pertama saat terjadi kedaruratan di wilayahnya,” ungkapnya.
Dengan harapan tersebut, Dimas meminta kepada PMI kecamatan untuk mengoptimalkan jejaring relawan lokal.
Hal ini penting agar proses asesmen dampak bencana dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
Dalam konteks ini, Pemkab juga mendorong PMI Kabupaten Purbalingga untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi mereka, memperkuat sistem manajemen kebencanaan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor.
“Serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks,” lanjutnya.
Wakil Bupati menekankan tiga prioritas penting yang perlu menjadi fokus PMI ke depan. Pertama adalah penguatan kapasitas pengurus PMI kecamatan dan relawan sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana.
Kedua, modernisasi manajemen kesiapsiagaan bencana melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik, donor darah, hingga respons terhadap keadaan darurat.
Ketiga adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor serta memberikan edukasi terkait mitigasi bencana berbasis masyarakat.
Ketua PMI Kabupaten Purbalingga, Mochammad Ichwan menjelaskan bahwa Mukerkab merupakan forum evaluasi program kerja dan realisasi anggaran tahun sebelumnya sekaligus menyusun program kerja untuk tahun berikutnya.
Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan Mukerkab tahun ini mengalami sedikit keterlambatan karena PMI Purbalingga masih fokus pada penanganan sejumlah kegiatan kemanusiaan yang mendesak.
Di antara kegiatan tersebut adalah penggalangan bantuan untuk korban bencana alam di Aceh dan Banjarnegara serta bencana tanah bergerak di Desa Serang, Kecamatan Karangreja.
Dari serangkaian aksi kemanusiaan tersebut, PMI berhasil menghimpun donasi yang signifikan yaitu sebesar Rp333,7 juta untuk korban bencana di Aceh dan Rp831,5 juta untuk penanganan bencana di Desa Serang.
“Hingga saat ini masih terdapat saldo sekitar Rp108 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan lanjutan di wilayah tersebut,” imbuh Mochammad Ichwan.
Lebih jauh lagi, PMI Kabupaten Purbalingga mencatat capaian positif selama Bulan Dana PMI Tahun 2025.
Penggalangan dana pada tahun tersebut berhasil mencapai total Rp1,83 miliar atau setara dengan 101 persen dari target yang ditetapkan.
“Biasanya kami tidak memenuhi target, tapi kali ini luar biasa targetnya terpenuhi,” tambah Ichwan dengan nada bangga.
Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana memberikan apresiasi terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan yang difasilitasi oleh PMI Purbalingga.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi PMI serta Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Sarwa juga memberikan pujian atas penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Desa Serang yang dinilai cepat dan responsif.
Berdasarkan penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penanganan bencana di Purbalingga tercatat sebagai salah satu yang terbaik dan tercepat dibandingkan daerah lain yang mengalami bencana pada periode yang sama.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan seperti PMI dalam menghadapi tantangan-tantangan kebencanaan yang kian meningkat seiring dengan perubahan iklim dan pola cuaca ekstrem.
Dimas Prasetyahani berharap agar semua pihak dapat bersinergi untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih baik ke depannya.
“Kita harus berkomitmen untuk menjaga keselamatan masyarakat dari risiko bencana dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujarnya tegas.
Dalam konteks ini, peranan relawan lokal sangat krusial karena mereka biasanya lebih mengenal kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing ketika terjadi situasi darurat.
Oleh karena itu, Pemkab Purbalingga memberikan dorongan kepada PMI untuk melibatkan lebih banyak relawan dari komunitas lokal dalam setiap upaya mitigasi dan respons terhadap bencana.
Pentingnya pelatihan bagi relawan juga menjadi sorotan utama dalam diskusi Mukerkab kali ini.
Dimas menekankan bahwa relawan harus dilengkapi dengan keterampilan yang memadai agar dapat melakukan tugas mereka secara efektif saat terjadi keadaan darurat.
“Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan bagi para relawan agar mereka siap sedia kapan pun dibutuhkan,” ungkap Dimas menambahkan.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemkab berharap bahwa penguatan peran PMI tidak hanya akan meningkatkan kapasitas organisasi itu sendiri tetapi juga dapat berkontribusi besar dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Purbalingga saat menghadapi risiko bencana alam maupun keadaan darurat lainnya. (tya/stch/dda)
