BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Wacana pemanfaatan Kolam Retensi Purwokerto kini meluas, tidak hanya sebagai alat pengendali banjir, tetapi juga sebagai solusi bagi permasalahan parkir dan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Bung Karno.
Abdullah Arif Budiman, Anggota Komisi III DPRD Banyumas, mengemukakan ide ini sebagai respons terhadap kondisi parkir dan PKL yang dinilai semrawut dan memerlukan penanganan serius. Ia berpendapat bahwa kolam retensi ini bisa menjadi solusi ideal yang menggabungkan berbagai fungsi dalam satu lokasi.
“Saya pribadi berharap mudah-mudahan bisa menampung parkir liar di tepi Jalan Bung Karno, dan bisa menampung PKL yang ada di Jalan Bung Karno,” ujar Abdullah.
Dengan demikian, kolam retensi ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol banjir tetapi juga sebagai pusat penataan ulang yang penting bagi kawasan tersebut. Selain itu, Abdullah juga menekankan pentingnya mengembangkan kolam retensi ini menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
Menurut Abdullah, kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keramaian baru dan alternatif hiburan bagi warga setempat.
“Pengelola mesti kreatif. Kolam Retensi bisa menjadi titik keramaian baru, dan menjadi alternatif hiburan,” tegasnya.
Dengan pemanfaatan yang tepat, kolam retensi ini dapat bertransformasi menjadi destinasi yang menarik, meningkatkan daya tarik daerah tersebut.
Lebih lanjut, Abdullah menyebut bahwa pengelolaan kolam retensi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah yang tepat. Skema ini diyakini dapat membuat pengelolaan lebih fleksibel dan inovatif, tanpa terhambat oleh sistem birokrasi yang kaku.
“Untuk proyeksi laba kami mendengar sekitar Rp 977 juta per tahun. Sekilas, untuk sesuatu yang baru berani memproyeksikan Rp 1 miliar kurang sedikit itu perlu diapresiasi,” tuturnya.
Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang menjanjikan dari pengembangan kolam retensi tersebut.
Namun, Abdullah menekankan bahwa pengawasan dari pihak dewan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan dengan matang, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
“Yang utama masyarakat harus diberi kemudahan untuk menikmati fasilitas secara murah,” pungkasnya.
Hal ini menunjukkan komitmen dewan untuk memastikan bahwa manfaat dari kolam retensi ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan biaya yang terjangkau.
Dengan berbagai potensi yang ada, kolam retensi ini diharapkan dapat menjadi lebih dari sekadar sarana pengendali banjir.
Transformasi yang diusulkan oleh Abdullah tidak hanya menjawab permasalahan praktis seperti parkir dan penataan PKL, tetapi juga dapat memberikan ruang publik yang lebih baik dan menarik bagi masyarakat Purwokerto.
Jika dikelola dengan baik, kolam retensi ini bisa menjadi contoh pengelolaan ruang publik yang sukses dan memberikan manfaat ekonomis yang signifikan bagi daerah tersebut.
Dengan demikian, kolam retensi di Purwokerto tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk masalah spesifik, tetapi juga dapat mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut.
Perencanaan dan pengelolaan yang matang akan memastikan bahwa kolam retensi ini dapat memenuhi harapan sebagai pusat keramaian baru dan destinasi hiburan bagi masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. (res/stch)
