BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Anggaran sebesar Rp9 miliar telah resmi disiapkan untuk mendukung penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sudah direalisasikan penuh, menurut keterangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Dengan alokasi dana yang sudah tersedia, proses penulisan sejarah nasional kini siap dijalankan secara serius dan menyeluruh.
Fadli menyampaikan bahwa anggaran tersebut sudah dibahas jauh hari bersama Komisi X DPR RI, bahkan sejak dirinya pertama kali hadir dalam rapat dengar pendapat sekitar tujuh bulan yang lalu. Penegasan ini disampaikan langsung saat ia berada di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 1 Juni 2025.
“Iya kurang lebih (anggaran Rp 9 miliar) lah. (Diambil dari) APBN, sudah beres itu. Sudah kita sampaikan sejak tujuh bulan yang lalu saya pertama kali ke DPR,” ungkap Fadli Zon.
Sebagai politikus Partai Gerindra dan juga mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli menegaskan bahwa langkah untuk membahas penulisan ulang sejarah tentu tidak mungkin dilakukan tanpa kepastian anggaran. Menurutnya, tanpa dukungan dana yang jelas, proyek penting seperti ini tidak bisa dijalankan.
“Sudah ada anggarannya, sudah mulai. Kalau nggak (ada anggaran) dari mana,” ucapnya lagi.
Target dari proyek ini adalah menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia pada Juli 2025. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Fadli menyebut momen tersebut sebagai saat yang tepat untuk merefleksikan kembali perjalanan sejarah bangsa melalui narasi yang lebih luas dan inklusif.
Ia juga menjelaskan bahwa penulisan ulang ini tidak akan dilakukan secara sepihak. Pemerintah akan melibatkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Proses ini diharapkan menjadi ajang diskusi dan perdebatan ilmiah yang sehat dan produktif di kalangan akademisi serta masyarakat.
“Tahun ini, 80 tahun Indonesia merdeka, bulan Juli lah kira-kira. Di situ kita asik, kita debat lah disitu,” tegas Fadli.
Penulisan ulang sejarah ini, menurut Fadli, merupakan bagian dari memori kolektif bangsa yang penting untuk diperbarui dan diperkuat.
Ia mengingatkan bahwa terakhir kali sejarah nasional ditulis ulang secara resmi terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, lebih dari dua dekade lalu.
“Kita sudah 26 tahun tidak menulis sejarah itu, terakhir itu ditulis di masa pemerintahan Pak Habibie,” jelasnya.
Mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap narasi sejarah baru ini, Fadli memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membuka ruang publik untuk memberikan masukan.
Ia memastikan bahwa hasil akhir dari penulisan ulang sejarah ini akan melalui tahap uji publik sebelum dirilis secara resmi.
“Jadi tidak perlu khawatir, dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” pungkasnya. (*stch)
