BANYUMASEKSPRES.ID, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan ketidakpuasan terhadap hasil investigasi internal TNI terkait tragedi ledakan amunisi kedaluwarsa yang menewaskan 13 orang di Garut, Jawa Barat.
Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, dan merenggut nyawa empat anggota TNI serta sembilan warga sipil.
Desakan terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen pun muncul, sebagai bentuk upaya untuk memastikan proses pengusutan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Koalisi menyuarakan agar investigasi tak hanya dilakukan secara internal oleh militer, tetapi juga melibatkan unsur nonmiliter agar tidak terjadi bias dalam penyelidikan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Menurutnya, pernyataan yang menyebut warga sipil korban hanya berstatus sebagai tukang masak dan pegawai yang kebetulan berada di lokasi, telah menafikan temuan penting dari Komnas HAM.
“Koalisi menyayangkan pernyataan Panglima TNI tersebut yang jelas menyangkal adanya pelibatan sipil dalam pemusnahan amunisi yang telah daluwarsa.
Pernyataan tersebut memberi indikasi kuat rendahnya tingkat obyektifitas, integritas, dan kredibilitas penyelidikan internal TNI atas kasus ini,” kata Usman dalam pernyataan tertulis, Minggu (1/6).
Fakta yang disampaikan Komnas HAM menunjukkan bahwa setidaknya 21 warga sipil dilibatkan langsung dalam proses pemusnahan amunisi. Mereka bekerja tanpa pelatihan bersertifikasi dan tanpa alat pelindung diri yang memadai. Para pekerja ini menerima upah hanya Rp150 ribu per hari.
“Ini menyalahi standar internasional pemusnahan bahan peledak berdasarkan International Mine Action Standards,” tegas Usman.
Ia juga menyebut bahwa klaim Panglima TNI mengenai prosedur yang sudah sesuai tidak sejalan dengan temuan di lapangan. Pernyataan tersebut, menurutnya, justru memperkuat dugaan bahwa integritas dan obyektivitas penyelidikan internal patut diragukan.
Ia melihat ada upaya menutupi fakta dan menahan informasi publik yang seharusnya bisa diakses demi keadilan.
Tak hanya menyasar institusi militer, kritik juga diarahkan pada Komisi I DPR RI. Usman menyayangkan sikap pasif Komisi I yang dinilai tidak menggali lebih dalam fakta-fakta penting saat rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI pada Senin, 26 Mei 2025.
“Sayangnya Komisi I DPR RI seperti tidak memiliki taring untuk sekadar bertanya pengusutan kasus ini sesuai asas-asas penyelidikan yang jujur, adil, dan benar,” tegasnya.
Dalam hasil investigasi yang disampaikan TNI AD, disebutkan bahwa penyebab utama ledakan adalah ketidakstabilan detonator dan pelibatan warga sipil dalam proses teknis.
Namun laporan ini dinilai belum menyeluruh karena hanya menyentuh level bawah, sementara tanggung jawab di tingkat komando belum dijelaskan.
“Tidak disebutkan adanya akuntabilitas secara hukum terhadap perwira-perwira tinggi di tingkat komando terkait peristiwa itu,” ujar Usman.
Ia mengingatkan bahwa pola seperti ini hanya akan memperkuat budaya impunitas di tubuh TNI, dan sangat bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Karena itu, Koalisi mendesak agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, imparsial, dan terbuka terhadap partisipasi publik melalui pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen.
“Koalisi mendesak pertanggungjawaban hukum mereka yang berada pada level komando dan bertanggung jawab atas tragedi di Garut tersebut,” cetus Usman. (*stch
