BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Harapan besar terhadap program pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Desa Ajibarang Kulon, Kabupaten Banyumas, masih belum terwujud secara optimal.
Proyek yang digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan limbah berkelanjutan ini justru berujung pada beban kerugian operasional bagi pengelolanya.
Mesin shredder yang disediakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perbankan menjadi pusat dari berbagai persoalan, mulai dari efisiensi produksi hingga keamanan alat.
Senin (2/6), terlihat bahwa mesin shredder telah dipindahkan ke dalam hanggar oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jibaku Bersih.
Pemindahan ini bukanlah langkah peningkatan produksi, melainkan upaya perlindungan setelah beberapa kali komponen mesin nyaris hilang dicuri.
Namun, masalah utama tidak berhenti pada risiko kehilangan. Efektivitas kerja mesin serta harga jual RDF yang jauh dari harapan menjadi sorotan. Ketua KSM Jibaku Bersih, Joko Prayitno, mengungkapkan bahwa waktu produksi RDF sangat tidak efisien.
“Jam kerja mesin shredder juga terbatas, sehingga hasilnya tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan,” tegasnya.
Dijelaskannya, dibutuhkan waktu antara tiga hingga empat hari hanya untuk memproduksi satu ton RDF. Ironisnya, harga jual RDF yang dihasilkan hanya Rp 200 ribu per ton, sangat jauh di bawah kebutuhan operasional harian KSM.
Biaya tinggi dan waktu kerja yang panjang tidak memberikan hasil memadai. Hal ini memaksa KSM Jibaku Bersih mengambil langkah realistis dengan mengalihkan metode pengolahan.
Kini, mereka lebih mengandalkan mesin gibrig sebagai alat pencacah dan membakar residu menggunakan incinerator sederhana, yang sebelumnya disediakan Pemerintah Desa Ajibarang Kulon.
Metode ini dinilai lebih murah dan cepat meskipun jauh dari teknologi ideal pengolahan sampah modern.
KSM Jibaku Bersih saat ini tercatat memiliki sekitar 700 pelanggan aktif yang membayar iuran pengangkutan sampah sebesar Rp 20 ribu per bulan per rumah. Meskipun jumlah pelanggan cukup banyak, total pendapatan bulanan hanya berkisar di angka Rp 14 juta.
“Sebulan pemasukan hanya Rp 14 juta. Kalau dibagi ke 13 orang, dan harus bayar listrik serta operasional, jelas kami defisit. Bahkan bisa dikatakan tombok,” ujar Joko.
Pendapatan itu harus menutup gaji 13 pekerja, biaya listrik, serta kebutuhan bahan bakar operasional.
Kondisi keuangan ini membuat banyak pilihan tak dapat dijalankan, termasuk pengiriman residu sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) Kaliori.
Setiap pengiriman memerlukan biaya retribusi tambahan yang saat ini tidak mampu mereka tanggung secara rutin.
Tanpa alternatif lain, KSM terpaksa membakar langsung residu menggunakan incinerator rakitan lokal yang tersedia.
“Memang mungkin menimbulkan polusi. Tapi selama tidak sampai mengganggu warga sekitar, itu menjadi satu-satunya solusi yang kami punya,” kata Joko, menekankan kondisi dilematis yang mereka hadapi setiap hari.
Program RDF yang semula diyakini bisa menjadi pendekatan jangka panjang dalam mengatasi persoalan limbah rumah tangga di Ajibarang kini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat semata.
Pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan menyeluruh dalam penerapan teknologi lingkungan. Dukungan berupa pelatihan teknis, pendampingan operasional, dan jaminan pemasaran hasil produksi menjadi faktor kunci yang harus ada agar program semacam RDF ini benar-benar mampu berjalan secara mandiri, berkelanjutan, dan menguntungkan secara sosial maupun ekonomi.
Tanpa itu semua, bantuan alat hanya akan berakhir menjadi beban tambahan bagi kelompok masyarakat pengelola yang sudah berjuang keras menghadapi kompleksitas persoalan sampah di tingkat desa. (yda/stch)
