BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Rektorat kampus mereka pada Senin, 22 Juni.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap keputusan rektorat yang mengirimkan delegasi mahasiswa untuk mengikuti kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke beberapa daerah, termasuk Ende, Gorontalo, dan Papua.
Dalam kunjungan tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan, namun mahasiswa Unsoed merasa bahwa keterlibatan mereka tidak mencerminkan aspirasi kritis yang seharusnya dimiliki oleh generasi muda.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi dari kemarahan dan kekecewaan yang dirasakan oleh mahasiswa.
Ia menyatakan bahwa keputusan yang diambil kampus tidak sejalan dengan aspirasi dan harapan mahasiswa yang selama ini telah disuarakan melalui berbagai gerakan.
Menurut Azza, delegasi yang dikirim oleh pihak universitas tidak merepresentasikan sikap kritis terhadap sejumlah program pemerintah yang sedang dijalankan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami menuntut agar tindakan yang telah dilakukan Universitas Jenderal Soedirman, khususnya oleh rektor, diakui sebagai sebuah kesalahan dan tidak kembali dilakukan di kemudian hari,” tegas Azza.
Sikap ini menunjukkan betapa pentingnya bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi suara mereka dan memastikan bahwa pandangan mereka didengarkan dalam setiap kebijakan yang melibatkan mereka.
Menanggapi aksi demonstrasi ini, Rektor Unsoed Achmad Sodiq memberikan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima dengan baik.
Ia mengungkapkan harapannya agar masukan dari mahasiswa bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak universitas.
“Terkait tuntutan yang tadi disampaikan mahasiswa, semuanya sudah kami dengarkan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya dengan nada serius.
Sodiq menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai dengan koridor Tridharma Perguruan Tinggi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan terkait program pemerintah merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara tugas utama kampus adalah fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Mengenai pengiriman mahasiswa dalam kunjungan tersebut, Sodiq menjelaskan bahwa Unsoed menerima surat resmi dari Sekretaris Jenderal mengenai penunjukan peserta kunjungan kerja Wakil Presiden.
Namun, surat tersebut tidak merinci agenda maupun lokasi kegiatan secara detail.
Ia juga membantah anggapan bahwa mahasiswa hanya menjadi pelengkap dalam agenda pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan kritis selama kegiatan berlangsung.
Pandangan-pandangan tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk resume dan disampaikan kepada Wakil Presiden sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan.
“Enam poin yang disampaikan mahasiswa itu menjadi sikap bersama yang perlu kita cermati. Namun posisi perguruan tinggi tetap berada dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi,” jelasnya lebih lanjut.
Sebelumnya diketahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk satu perwakilan dari Unsoed yaitu Rapid Bena Matin, dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua.
Pemerintah menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Keterlibatan aktif mahasiswa dalam program-program semacam ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi mereka untuk belajar langsung tentang mekanisme pemerintahan dan implementasi kebijakan publik. (dms/stch/dda)
