BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Program ini juga menyasar guru honorer yang selama ini bekerja dengan penghasilan minim di sektor pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa BSU merupakan bagian dari enam stimulus ekonomi utama yang dirancang untuk menggairahkan konsumsi domestik pada kuartal kedua tahun 2025.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai diluncurkan pada 5 Juni 2025 dan diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah masa libur sekolah yang belum ada momen besar nasional seperti Natal atau Tahun Baru.
Airlangga menjelaskan bahwa bantuan ini tidak hanya meningkatkan daya beli pekerja, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan di pasar tenaga kerja, termasuk guru honorer di sekolah negeri dan swasta.
Dengan adanya BSU, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap terjaga selama periode Juni hingga Juli 2025, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menjelang tahun ajaran baru.
Selain BSU, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lain yang bertujuan menguatkan konsumsi domestik, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan menstabilkan sektor energi serta perlindungan sosial.
Stimulus tersebut antara lain diskon tarif transportasi berupa tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa libur sekolah. Diskon tarif tol juga diberlakukan dan menyasar hingga 110 juta pengguna jalan tol di seluruh Indonesia.
Untuk sektor energi, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama bulan Juni dan Juli 2025.
Selain itu, alokasi kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga ditambah guna memastikan stabilitas konsumsi bahan pokok.
Paket stimulus ini juga dilengkapi dengan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja sektor padat karya, agar produktivitas dan perlindungan sosial pekerja informal maupun industri manufaktur tetap terjaga.
Airlangga mengungkapkan bahwa program ini diharapkan dapat mendongkrak konsumsi masyarakat dan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar implementasi seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, pemerintah mengajak pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendorong pergerakan ekonomi daerah selama masa libur sekolah.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan belanja domestik serta menjadi katalis pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Peluncuran program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran lima persen pada kuartal kedua tahun 2025.
Bantuan Subsidi Upah sebagai intervensi langsung terhadap kelompok rentan diharapkan mampu mendorong stabilitas sosial dan kesejahteraan pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. (*stch)
