BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjarnegara mulai melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Agustus 2026.
Program imunisasi ini menyasar anak usia sekolah dengan pemberian beberapa jenis vaksin, termasuk vaksin HPV dan MR.
Pada pelaksanaan BIAS Banjarnegara 2026, sebanyak 7.711 siswi kelas 5 menjadi sasaran utama vaksinasi HPV.
Selain itu, Dinkes Banjarnegara juga menyiapkan vaksinasi kejar bagi siswi kelas 6 dan 9 yang sebelumnya belum mendapatkan imunisasi HPV.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Banjarnegara, Abidin Achmad, mengatakan terdapat 383 siswi kelas 6 dan 9 yang masuk dalam sasaran vaksinasi kejar HPV.
Mereka merupakan anak yang ketika masih duduk di kelas 5 belum mendapatkan vaksin HPV.
“Kalau dulu kebijakan awal itu dua dosis kelas lima dan enam. Setelah ada hasil jurnal Kemenkes, cukup satu saja. Yang penting ketika kelas lima sudah dapat, itu sudah cukup. Makanya siswi kelas 6 dan 9 ini sifatnya kejar,” kata Abidin.
Menurut Abidin, vaksin HPV diberikan sebagai salah satu upaya pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks dalam jangka panjang.
Karena itu, pemberian vaksin pada anak usia sekolah menjadi bagian penting dari upaya pencegahan penyakit tersebut sejak dini.
Selain vaksin HPV, pelaksanaan BIAS Agustus 2026 di Banjarnegara juga menyasar siswa kelas 1 melalui pemberian imunisasi MR atau Measles Rubella. Sebanyak 15.835 siswa kelas 1 menjadi sasaran imunisasi tersebut.
Imunisasi MR diberikan untuk memperkuat kekebalan tubuh anak terhadap penyakit campak dan rubela.
Dinkes Banjarnegara telah melakukan persiapan sebelum pelaksanaan BIAS, termasuk memastikan ketersediaan vaksin yang dibutuhkan.
Pelaksanaan imunisasi dilakukan bersama puskesmas di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Petugas juga akan melakukan pemantauan agar seluruh anak yang masuk dalam sasaran BIAS dapat memperoleh layanan imunisasi sesuai ketentuan.
Abidin menegaskan, sasaran BIAS tidak hanya anak yang sedang bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan imunisasi.
Karena itu, Dinkes Banjarnegara mengimbau orang tua yang memiliki anak usia sekolah tetapi tidak bersekolah untuk mendatangi puskesmas dan mencatatkan anaknya sebagai sasaran imunisasi.
“Imunisasi ini sebenarnya bukan hanya untuk anak sekolah saja, tapi untuk semua anak usia sekolah. Jadi anak usia sekolah yang tidak di sekolah juga menjadi sasaran kami,” ujarnya.
Dinkes Banjarnegara mengakui pendataan anak usia sekolah yang tidak bersekolah masih belum sepenuhnya masuk dalam sistem.
Sementara itu, anak-anak yang berada di pondok pesantren maupun panti asuhan telah masuk dalam pendataan sasaran BIAS.
Dengan pendataan tersebut, pemerintah berharap tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dalam mendapatkan imunisasi.
Program BIAS juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak kesehatan anak melalui layanan imunisasi yang diberikan secara gratis.
Abidin memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya ketika membawa anak untuk mendapatkan imunisasi melalui program BIAS. Layanan imunisasi tersebut tidak dipungut biaya.
“Tidak perlu membayar, karena hak imunisasi itu gratis. Kami ingin memberikan layanan hak mereka, karena kewajiban kami untuk memenuhinya, jadi tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Melalui BIAS Banjarnegara 2026, Dinkes berharap cakupan imunisasi anak usia sekolah dapat terus meningkat.
Selain melindungi anak dari penyakit tertentu, pemberian imunisasi sejak usia sekolah juga menjadi bagian dari upaya membangun perlindungan kesehatan dalam jangka panjang.
BIAS Agustus 2026 di Banjarnegara pun tidak hanya berfokus pada anak yang terdaftar di sekolah formal.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk memperoleh hak imunisasi melalui layanan puskesmas.
Dengan sasaran 7.711 siswi kelas 5 untuk vaksin HPV, 383 siswi kelas 6 dan 9 untuk vaksinasi kejar HPV, serta 15.835 siswa kelas 1 untuk imunisasi MR, program BIAS tahun ini menjadi salah satu agenda penting Dinkes Banjarnegara dalam memperkuat perlindungan kesehatan anak. (far/stch/dda)
