BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Polemik mengenai perubahan desil dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian.
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa desil memiliki peran penting dalam menentukan prioritas penerima program perlindungan sosial.
Desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Melalui pemeringkatan tersebut, pemerintah dapat menentukan kelompok yang diprioritaskan ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih besar dibandingkan kapasitas program yang tersedia.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa kebijakan desil digunakan dalam sejumlah program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Menurut Andy, kedua program tersebut memiliki karakteristik bantuan yang bersifat targeted atau ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
“Ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan lebih besar daripada kapasitas program, pemerintah perlu menentukan prioritas. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” jelas Andy kepada media, Sabtu (12/9/2026).
Andy menjelaskan, pemeringkatan melalui desil diperlukan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kondisi ketika jumlah calon penerima jauh lebih banyak daripada kapasitas anggaran program, pemerintah perlu menentukan siapa yang mendapatkan prioritas.
Desil kemudian digunakan untuk membantu mengurutkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Semakin rendah posisi desil, secara umum menunjukkan kelompok rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan kelompok pembandingnya.
Namun, desil tidak seharusnya dipahami sebagai label permanen yang melekat pada seseorang atau keluarga.
Kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat berubah. Perubahan pendapatan, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, maupun akses terhadap fasilitas dasar dapat memengaruhi posisi relatif suatu rumah tangga dalam pemeringkatan.
Karena itu, perubahan desil bukan berarti status kesejahteraan seseorang ditetapkan untuk selamanya.
Salah satu persoalan yang disoroti Kemensos dalam pembahasan ketepatan sasaran bansos adalah kemungkinan adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam basis data.
Andy mengatakan ketidaktepatan penerima bansos tidak selalu disebabkan oleh mekanisme pemeringkatan.
Persoalan juga dapat muncul karena basis data yang digunakan belum mencakup seluruh penduduk.
Ia mencontohkan kondisi ketika terdapat dua masyarakat yang sama-sama berada dalam kondisi ekonomi sulit, tetapi hanya salah satunya mendapatkan bantuan.
Menurut Andy, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan belum tercatat dalam basis data.
“Kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” ujarnya.
Istilah exclusion error mengacu pada kondisi ketika seseorang atau keluarga yang sebenarnya memenuhi kriteria bantuan justru tidak masuk sebagai penerima.
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun sistem penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Pemerintah tidak hanya harus memastikan siapa yang menerima bantuan, tetapi juga perlu mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun belum tercatat.
Andy menyebut basis data kesejahteraan yang digunakan sebelumnya belum mencakup seluruh populasi.
Ia mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) biasanya memuat sekitar 43 persen populasi.
Kondisi tersebut membuat masih terdapat masyarakat yang berada di luar cakupan data.
Ketika seseorang belum masuk dalam basis data, kondisi sosial ekonominya tentu lebih sulit diperhitungkan dalam proses penetapan penerima bantuan.
Hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan data secara berkala.
Pemerintah perlu memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam basis data.
Masyarakat dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi, berpindah tempat tinggal, mengalami perubahan komposisi keluarga, atau mengalami perubahan kepemilikan aset.
Karena itu, data penerima bansos tidak dapat hanya mengandalkan informasi lama.
Pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan perlindungan sosial mampu mengikuti kondisi masyarakat yang terus berubah.
Penjelasan mengenai fungsi desil juga disampaikan Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana.
Setia menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif terhadap kondisi sosial ekonomi kelompok pembanding.
Dengan demikian, desil bukan kategori yang bersifat tetap dan melekat selamanya kepada seseorang atau keluarga.
“Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed. Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” ujar Setia.
Penjelasan tersebut penting karena perubahan desil kerap menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama ketika posisi suatu keluarga berubah dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut konsep tersebut, perubahan posisi desil dapat terjadi karena adanya perubahan karakteristik rumah tangga maupun perubahan kondisi kelompok pembanding.
Dengan kata lain, seseorang yang sebelumnya berada pada desil tertentu tidak otomatis akan selalu berada pada desil yang sama.
Dalam menentukan pemeringkatan sosial ekonomi, BPS menggunakan sejumlah karakteristik rumah tangga.
Setia menjelaskan bahwa pemeringkatan dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan karakteristik rumah tangga.
Beberapa indikator yang diperhitungkan antara lain kondisi tempat tinggal, komposisi keluarga, akses terhadap fasilitas dasar, dan kepemilikan aset.
Pendekatan tersebut digunakan untuk memperkirakan kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih komprehensif.
Artinya, penentuan desil tidak semata-mata melihat satu indikator seperti pendapatan yang dilaporkan.
Berbagai karakteristik rumah tangga digunakan untuk membentuk gambaran mengenai tingkat kesejahteraan relatif.
Pendekatan tersebut juga diperlukan karena tidak semua rumah tangga memiliki informasi pengeluaran yang dapat diamati secara langsung dalam setiap periode.
Dalam proses pemeringkatan tersebut, BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT).
PMT merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan kondisi kesejahteraan rumah tangga berdasarkan sejumlah karakteristik yang dapat diamati.
Dalam pengembangannya, BPS juga menggunakan berbagai metode statistik dan machine learning.
Setia menegaskan bahwa sistem tersebut masih terus dikembangkan. Penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas model sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat dan mutakhir.
“Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemeringkatan kesejahteraan bukan merupakan proses yang berhenti pada satu titik.
Perubahan kondisi masyarakat dan ketersediaan data baru membuat metode serta basis data perlu terus diperbaiki.
Ketepatan sasaran bansos menjadi persoalan penting karena bantuan pemerintah harus diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Dalam praktiknya, tantangan dapat muncul dari berbagai sisi. Data yang belum lengkap dapat menyebabkan masyarakat yang membutuhkan tidak masuk dalam sistem.
Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat membuat posisi seseorang dalam pemeringkatan berubah.
Karena itu, pembaruan data menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pemutakhiran data dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Dengan data yang semakin lengkap dan mutakhir, pemeringkatan desil diharapkan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan lebih baik.
Penjelasan Kemensos dan BPS tersebut sekaligus memberikan konteks bahwa perubahan desil tidak dapat langsung dimaknai sebagai seseorang menjadi lebih sejahtera atau lebih miskin secara absolut.
Desil merupakan posisi relatif dalam pemeringkatan. Sementara penetapan penerima bansos juga mempertimbangkan sasaran dan kapasitas masing-masing program.
Dengan demikian, persoalan ketepatan sasaran bansos membutuhkan kombinasi antara data yang lengkap, pemutakhiran secara berkala, metode statistik yang terus diperbaiki, serta mekanisme verifikasi di lapangan.
Upaya tersebut menjadi penting agar program perlindungan sosial seperti PKH dan Program Sembako dapat semakin tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*/stch/dda)
