BANYUMASEKSPRES.ID, Rencana besar Bank Indonesia (BI) untuk meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025 lalu harus tertunda.
Sistem identitas pembayaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini sejatinya digadang sebagai langkah revolusioner dalam dunia transaksi digital.
Dengan konsep satu pintu, Payment ID diharapkan bisa menjadi solusi efisien untuk pencatatan transaksi keuangan masyarakat Indonesia.
Namun, rencana ambisius tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius. Bukan soal teknis penggunaan, melainkan keamanan data pribadi pengguna.
Kekhawatiran inilah yang ditekankan oleh Aziz Fajar, dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR).
Menurutnya, jika keamanan data tidak dijaga, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan dan memilih kembali ke metode pembayaran konvensional.
Aziz menegaskan, potensi kebocoran data adalah ancaman nyata. Risiko tersebut bahkan bisa menghambat percepatan ekonomi digital yang selama ini digalakkan pemerintah. Padahal, dari sisi fungsi, Payment ID membawa banyak manfaat.
Ia mencontohkan bagaimana sistem ini mampu mempercepat pendeteksian transaksi mencurigakan. Dengan basis identitas tunggal, lembaga keuangan dapat lebih cepat mengidentifikasi indikasi fraud atau transaksi tidak wajar.
“Misalnya transaksinya hariannya mungkin hanya 100 ribu, 50 ribu. Tiba-tiba suatu saat terdapat transaksi 500 juta. Nah, dengan adanya Payment ID bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mengirim dan yang menerima,” ujar Aziz.
Fitur ini jelas menjadi nilai tambah besar. Namun, ia mengingatkan semua potensi positif itu bisa sirna jika keamanan siber tidak diprioritaskan. Indonesia, menurut Aziz, sudah punya pengalaman pahit dengan kasus kebocoran data KTP.
Tanpa perlindungan sistem yang tangguh, Payment ID justru bisa menjadi senjata makan tuan.
“Sebenarnya kalau data kita bisa bocor, nanti orang yang tidak berkepentingan dan berwenang bisa melihat bagaimana pola pengeluaran kita. Data tersebut bisa dijual lagi ke perusahaan swasta, misalnya ke perusahaan pinjol,” jelas Aziz.
Bagi masyarakat, risiko seperti itu bisa menjadi alasan kuat untuk menolak sistem baru. Ketika privasi keuangan terancam, wajar jika kepercayaan publik menurun drastis. Padahal, keberhasilan Payment ID sangat bergantung pada dukungan masyarakat luas.
Aziz menekankan dua hal krusial sebagai kunci sukses implementasi sistem ini: penguatan cybersecurity dan peningkatan literasi digital.
“Kalau keamanannya lemah, masyarakat bisa enggan bertransaksi digital dan kembali ke cara-cara offline yang akan menyulitkan dan memperlambat roda ekonomi digital yang selama ini telah berkembang di Indonesia,” tegasnya.
Pemerintah, menurut dia, tak bisa setengah hati. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur keamanan siber wajib dilakukan. Selain itu, edukasi digital harus menjangkau semua kalangan, baik generasi muda maupun orang tua.
“Banyak orang tua merasa tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini dalam kehidupan sehari-hari hampir semua aktivitas pasti memiliki persinggungan dengan perangkat digital,” pungkas Aziz.
Dengan kata lain, keberhasilan Payment ID tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tapi juga dari seberapa besar rasa aman yang diberikan kepada penggunanya.
Sebelum resmi diterapkan, pemerintah harus memastikan sistem ini benar-benar mampu melindungi data pribadi masyarakat.
Jika keamanan diabaikan, Payment ID yang seharusnya menjadi tonggak baru ekonomi digital justru bisa berbalik arah menjadi mimpi buruk. Alih-alih mempercepat inklusi keuangan, masyarakat bisa kembali ogah bertransaksi digital. (vip)
