BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Sebanyak 63 peserta dinyatakan lulus seleksi Computer Assisted Test (CAT) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter untuk formasi pembimbing ibadah.
Namun, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembimbing ibadah di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Banyumas.
Kantor Kemenhaj dan Umroh Banyumas memperkirakan masih membutuhkan sekitar empat orang pembimbing ibadah untuk mendampingi jemaah haji asal Banyumas dalam penyelenggaraan ibadah haji mendatang.
Kasubbag TU Kantor Kemenhaj dan Umroh Banyumas, H. Abdul Malik, mengatakan pihaknya hingga Selasa (15/9) belum mengetahui secara pasti berapa peserta dari Banyumas yang masuk dalam daftar 63 pembimbing ibadah yang dinyatakan lulus seleksi CAT.
“Banyumas saja kebutuhannya bisa sampai empat pembimbing ibadah,” kata Malik saat ditemui Radarmas, Selasa (15/9).
Menurut Malik, kebutuhan tersebut tidak terlepas dari jumlah kloter jemaah haji Banyumas yang diperkirakan berada di kisaran 80 kloter.
Dengan jumlah kloter yang cukup banyak, keberadaan pembimbing ibadah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
Untuk saat ini, ketercukupan pembimbing ibadah untuk jemaah Banyumas belum dapat dipastikan.
Terlebih, data mengenai asal daerah dari 63 peserta yang lulus seleksi CAT belum seluruhnya diketahui oleh Kantor Kemenhaj dan Umroh Banyumas.
Seleksi PPIH kloter sendiri merupakan bagian dari proses penyiapan petugas yang akan mendampingi dan memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Dalam dokumen seleksi PPIH Kloter Jawa Tengah untuk musim haji 1447 H/2026 M, formasi pembimbing ibadah kloter memang menjadi salah satu jenis tugas yang diseleksi.
Dengan kondisi tersebut, kebutuhan tambahan pembimbing ibadah di Banyumas masih menjadi perhatian.
Pemerintah perlu memastikan jumlah petugas yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan kloter dan jumlah jemaah yang akan dilayani.
Malik menjelaskan, kekurangan PPIH kloter, khususnya pembimbing ibadah, masih dimungkinkan untuk dipenuhi melalui mekanisme penunjukan langsung dari pemerintah pusat.
Menurut dia, opsi tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan membuka kembali proses pendaftaran PPIH kloter.
Pembukaan pendaftaran baru dinilai berpotensi menambah waktu persiapan sekaligus membutuhkan tambahan biaya.
“Paling memungkinkan dengan penunjukan langsung bersama dengan ketua kloter,” terang Malik.
Dengan demikian, apabila jumlah pembimbing ibadah hasil seleksi belum mencukupi kebutuhan daerah, pemerintah pusat dapat mengambil langkah lanjutan melalui penunjukan petugas.
Selain persoalan kebutuhan pembimbing ibadah, penentuan ketua kloter untuk jemaah Banyumas juga masih dalam proses.
Hingga Selasa (15/9), Kantor Kemenhaj dan Umroh Banyumas belum menerima rekomendasi pimpinan mengenai siapa yang akan ditugaskan sebagai ketua kloter.
Malik menjelaskan, secara prinsip ketua kloter dapat berasal dari pegawai Kemenhaj dan Umroh di tingkat kabupaten maupun kota.
Namun, penugasan tersebut harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat di daerah.
Artinya, pegawai yang ditugaskan sebagai petugas haji harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jemaah maupun masyarakat di tanah air selama musim haji berlangsung.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan karena jumlah pegawai Kemenhaj dan Umroh Banyumas juga terbatas.
Tidak semua pegawai dapat dengan mudah didorong untuk menjalankan tugas sebagai ketua kloter.
“Dengan keterbatasan pegawai tidak mudah memutuskan siapa yang didorong berangkat sebagai ketua kloter,” pungkas Malik.
Sementara itu, Banyumas tercatat memiliki 1.175 jemaah dalam konteks proses penyelenggaraan haji yang sedang dipersiapkan.
Dengan kebutuhan pembimbing ibadah yang diperkirakan mencapai empat orang, ketercukupan petugas untuk mendampingi jemaah Banyumas masih menunggu kepastian penempatan dari proses seleksi dan penugasan berikutnya. (yda/stch/dda)
